Atribut Partai Dipasang Tanpa Izin


Purwokerto – Cahunsoed.com, Rabu (22/1) Pemasangan atribut kampanye partai politik di pagar-pagar rumah warga sekitar kampus Unsoed tak mendapat izin dari pemilik rumah. “Pasangnya gak izin dulu, ke yang punya kos juga gak minta izin, tau-tau sudah tepasang. Tapi sekarang sih sudah ada yang nyopot lagi benderanya, gak tahu siapa,” kata Evilyani Tribuana, mahasiswa Jurusan Akuntansi 2011 Unsoed yang kos di Gang Cenderawasih, Kelurahan Grendeng.

            Menurut Tarpan, Ketua RT 3 / RW 7 pemasangan atribut partai memang sudah mendapat izin pada Musyawarah Kelurahan (Muskel). Namun, partai tersebut harus mendapat izin dahulu dari pemilik rumah. “Saya sebagai RT malah gak tahu izin atau tidak. Pas Muskel memang ada aturan pemasangan bendera atau atribut partai lainnya, tapi harus izin lagi yang rumah yang bersangkutan.”

             Mengacu pada PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No. 15 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), dilarang memasang APK di tiang listrik, telepon umum, tempat ibadah, tempat pendidikan. Juga pemasangan pada pohon tidak boleh di paku. “Mestinya, tiap caleg sudah terima surat itu dari partainya dan mematuhi aturan yang berlaku,” jelas Suparman, Pengawas Pemilu Lapangan Kelurahan Grendeng.

            Sayangnya, belum ada sanksi yang jelas bagi partai atau caleg yang melanggar aturan tersebut. “Sanksinya ya paling si pemilik rumah mencopot sendiri APK tersebut kalau mengganggu,” lanjut Suparman. (pud/egi)

Korupsi Unsoed, Polda Tetapkan Pembantu Rektor II Sebagai Tersangka



PR II Unsoed, Eko Haryanto
sumber: unsoed.ac.id
Purwokerto - Cahunsoed.com, Rabu (22/1), Pembantu Rektor II Unsoed Eko Haryanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah di Semarang (21/1). Eko Haryanto diduga terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara senilai 10 miliar. Sebagaimana dilansir dari Tribun, Kepala Sub Direktorat III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dit Reskrimsus Polda Jawa Tengah AKBP Agus Setyawan membenarkan adanya penetapan tersebut.
“Kasusnya berkaitan dengan pengadaan peralatan laboratorium terpadu di Pusat Riset dan Pengembangan Ilmu Bidang Pendidikan Unsoed yang bergulir tahun 2011 lalu,” kata Agus (21/1).
 Agus juga menambahkan terkait penahanan belum dapat dipastikan “Eko Haryanto sudah kami tetapkan sebagai tersangka, masih perlu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, nanti kalau sudah terpenuhi pasti (tersangka) akan kami tahan,” tegasnya.
 Hingga berita ini diturunkan Eko Haryanto tidak bisa ditemui, saat dikonfirmasi para wartawan melalui pesan singkat Eko mengaku belum mendapat surat penetapan dari Polda.
Sementara itu, Kepala Laboratorium Riset Terpadu, Dr. Ismangil  saat ditemui tidak mau berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan bahwa sebelumnya pihak Polda sudah empat kali berkunjung melakukan pemeriksaan, terakhir Desember 2013 lalu. (PnD)

Rektor Terpilih Janji Selesaikan Masalah UKT

Ahmad Iqbal (tengah), Rektor Unsoed Terpilih
Purwokerto – Cahunsoed.com, Senin (20/1), “Saya bersedia duduk satu meja dengan mahasiswa SaveSoedirman untuk menyelesaikan UKT,” ungkap Achmad Iqbal Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) 2014-2018 terpilih, dalam konferensi persnya di Rektorat Unsoed. Ia juga berjanji akan membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi.

Dekan Fakultas Pertanian, Achmad Iqbal terpilih sebagai rektor baru Unsoed pada Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Jenderal Soedirman di Ruang Rapat Senat lantai 3 Rektorat Unsoed siang ini. Pemilihan rektor tersebut dihadiri oleh seluruh anggota senat yang berjumlah 47 orang dan perwakilan dari Kemendikbud.

Achmad Iqbal mengalahkan dua calon lainnya dengan perolehan 35 suara, sementara lawannya Mas Yedi Soemaryadi memperoeh 27 suara, dan Haryadi 10 suara. “Semuanya pas ada 72 suara, 47 suara senat dan 25 suara dari menteri, rektor sekarang masih belum resmi harus menunggu SK menteri,” ungkap Prof. Ir. Hermawan Krisno, Staf Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Prof.Dr.Agus Suroso, Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unsoed yang juga anggota senat menyatakan, hasil ini adalah tahapan terakhir dari proses pemilihan rektor di universitas. “Kami sudah mengirimkan berita acara ke kementerian, tinggal tunggu SK-nya saja,” ungkap Agus disela-sela pembicaraannya. Ia juga menambahkan bahwa rektor terpilih nantinya akan dilantik pada 28 April 2014.(Alx/PnD)

Pemkab Korbankan Pensiunan Rawat Museum Jenderal Soedirman

Oleh: Alexander Agus Santosa


“Pemerintah Purbalingga bangga dengan julukan kota perwira sebagai daya tarik wisatawan, namun mereka lupa membenahi kesejahteraan para pahlawan yang turut melestarikan warisan kota ini”



Angin segar berhembus dari barisan bukit yang berjajar tepat dihadapan bangunan tempat lahirnya sang jenderal bintang lima di Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga.
Di halamannya yang luas berseliweran kendaran bermotor maupun mobil memarkirkan kendaraan. Anak-anak kecil, remaja, hingga orang dewasa satu-persatu memasuki pintu gerbang yang kebetulan hanya dibuka satu pintu itu. Persis di depan pintu masuk, berdiri seorang pria paruh baya yang sesekali duduk sambil menyodorkan tiket masuk dan tiket parkir kepada setiap pengunjung.


“Nama Saya Tohar,” demikian pak tua menyebutkan namanya sambil terus memberikan tiket ke pengunjung yang mulai ramai berdesakan masuk melewati pintu mungil itu. Matahari masih tinggi, Pak Tohar masih semangat berdiri disana. Sesekali Ia berteriak mengarahkan pengunjung yang memarkirkan kendaraannya sembarangan.

Waktu terus berjalan, anak Pak Tohar datang menghampirinya, Ia berpindah untuk beristirahat sejenak di bawah pohon beringin. Kami pun bergegas menghampirinya untuk memulai perbincangan dengan pria asli warga Rembang ini.

“Saya sudah 36 tahun menjadi penjaga di museum ini sejak didirikan 1977 hingga saya pensiun di tahun 2012,” ungkap pria berusia 56 tahun ini. Ia banyak bercerita tentang asal usul kelahiran Jenderal Soedirman yang sempat diperdebatkan di tiga daerah. Museum ini digagas oleh Bupati Purbalingga kala itu Goentoer Darjono. Walupun Pak Tohar tidak punya ikatan keluarga dengan Jenderal Soedirman, Ia tetap dipercaya oleh bupati selanjutnya untuk menjaga museum Jenderal Soedirman hingga saat ini.

Secara legalitas, Pak Tohar sekarang sudah masuk pada masa pensiun, semestinya ia sudah tak punya kewajiban untuk berjaga di museum tersebut. “Setiap hari selama 36 tahun saya selalu kesini, selalu saya rawat dan bersihkan, tapi kalau saya pergi sehari saja museum ini berubah kotor dan tidak terawat,” kata pria yang memiliki empat anak itu. Hanya Pak Tohar seorang yang rela menjaga museum seluas itu.

Sambil menghisap sebatang rokok ia menceritakan kegalauannya meninggalkan museum ini. Disatu sisi ia ingin beristirahat menikmati masa tuanya, namun sampai sekarang pemerintah daerah belum menetapkan penggantinnya, ia khawatir museum ini tidak terawat dan terlantarkan.

“Saya senang kalau pemda bisa mendapat pengganti yang ditugaskan untuk merawat museum ini, tapi Saya lebih senang jika Trisno anak saya yang ke-4 menjadi penerus saya disini,” kata Pak Tohar sambil menunjuk kearah anaknya yang sedang menggantikan dirinya berjaga di depan pintu.

Meskipun telah memasuki masa pensiun, Pak Tohar tetap setia berjaga meski tak diberi bayaran lebih oleh pemda.

Masih di bawah rindangnya pohon beringin, Pak tohar banyak bercerita tentang suka & duka merawat museum ini, mulai dari sepinya pengunjung, renovasi gedung, hingga kunjungan rutin dari pemerintah dan aparat TNI. Ia masih ingat betul tugas pertamanya dari mantan Bupati Goentor sebelum menjadi penjaga yaitu memasang katrol tiang bendera dengan bayaran 500.000 di tahun 1976. Ia juga sangat mengagumi dan meneladani sosok Jenderal Soedirman yang berjiwa pantang menyerah dan rela berkorban.


Di akhir perbincangan ia mengajak tim Cahunsoed.com menyaksikan film drama kolosal Pertempuran Ambarawa yang dipimpin oleh Jenderal Soedirman. Kunjungan ke museum pun kami tutup dengan foto bersama di depan patung Soedirman saat mengenakan pakaian Pandu (Pramuka) yang masih lugu. Sosok anak pramuka dari rakyat biasa yang tanpa diketahui jika dikemudian hari anak pramuka itu justru menjadi panglima besar bagi rakyat Indonesia.

Cita-cita, Milik Siapa?

Oleh: Erlina Fury Santika*

Source: Bhinnekaceria.com
Pagi itu saya hendak bersiap untuk pergi ke Desa Cumbut, Purbalingga, tempat dimana saya dan komunitas yang saya ikuti, Bhinneka Ceria, melakukan kegiatan belajar bersama. Pada hari itu agendanya tidak hanya mengajar, ada juga bersosialisasi ke rumah-rumah warga. Berangkatlah saya bersama dua orang rekan saya menuju salah satu rumah warga, Ibu Surtini. Ibu Surtini memiliki dua orang anak, salah satunya perempuan yang masih berusia kurang lebih 9 tahun. Mulailah kami menciptakan suasana hangat dengan berbincang-bincang seputar sekolah Tina, anak Ibu Surtini ini. Pada saat aku bertanya apa cita-citanya, sesaat Tina diam dan ibunya lah yang langsung menjawabnya, “Cita-cita cuma buat orang kaya.” Sejenak saya tertegun dan terpaku akan kata-kata yang dikeluarkan langsung dari Ibu Surtini. Saya tak tahu harus merespon apa atas pernyataannya.

Pernyataan tersebut harusnya menjadi renungan untuk kita semua, khususnya pemerintah. Apakah orang yang bisa menggapai cita-citanya hanya mereka yang kaya dan dengan mudahnya mengakses pendidikan? Apakah dengan mahalnya pendidikan menjadi salah satu faktor pengubur impian anak-anak yang sudah mereka buat sejak lama? sungguh menyedihkan, sekolah yang menjadi sarana untuk menggapai impian ternyata kurang bisa dirasakan kehadirannya oleh masyarakat di negerinya sendiri. Sekolah sebagai sarana pembentuk karakter anak dan dan dengan harapan akan menjadi ‘seseorang’ di tempat lain, tak sedikit yang masih belum bisa merasakannya karna hambatan ekonomi. Tak berhenti sampai disitu, nasib yang berada di daerah terpencil atau pedesaan akses untuk memperoleh pendidikan pun hampir tidak diperhatikan oleh pemerintah.

Perkara ini diantaranya masih banyak disebabkan karena kebijakan pemerintah yang masih bermasalah, sehingga masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Dana pendidikan, misalnya. Untuk alokasi dana sektor pendidikan memang masih terbilang sangat kecil. Kalau didanai 20% dari APBN, seharusnya sektor pendidikan mendapat anggaran sebesar Rp 80 triliun dari total APBN sebesar RP 300 triliun. Namun pada kenyataannya, sektor pendidikan hanya mendapat Rp 13,6 triliun atau hanya sekitar 4% dari APBN. Bahkan dengan berbagai alasan, alokasi 20% ini akan dicicil dan pada tahun  2009 baru terealisir. Padahal dalam amandemen UUD 45 pasal 31 ayat 2 ditetapkan bahwa kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar yang wajib tiap warga negara dan pasal 31 ayat 4 diterangkan bahwa kewajiban bagi pemerintah dan DPR memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran APBN  dan APBD. Jika ternyata ditemukan bahwa pemerintah ‘mencicil’ anggaran tersebut, maka secara tak langsung pemerintah sudah menciderai salah satu pasal dalam UUD ‘45. Padahal dalam ketentuan ini, jika dilihat pada ketentuan UUD ‘45, sudah jelas tercantum bahwa pendidikan dari tingkat dasar hingga SMP, gratis dalam artian tidak dipungut bayaran sedikitpun. Karena hal itu memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah. Tetapi realitanya selain dipungut bayaran juga ketentuan pembayaran itu seenaknya ditetapkan oleh pihak sekolah, bukan diatur UU. Ketidakjelasan inilah yang membuat pendidikan negeri tak terarah seperti saat ini.
‘Pekerjaan rumah’ pemerintah tak hanya sampai disitu. Seperti yang saya sebutkan di awal, nasib yang berada di daerah terpencil atau pedesaan mengalami kesulitan untuk mengakses, memperoleh pendidikan ternyata masih belum mampu untuk mengundang perhatian pemerintah. Di beberapa daerah terpencil, sekolah menjadi tempat yang sangat berharga karena tempat ini jarang sekali ditemukan. Minimnya jumlah sekolah dan jarak yang jauh membuat masyarakat di daerah terpencil itu harus berjuang untuk memperoleh secercah ilmu untuk masa depan.  Sebagai contoh, sekolah di Dusun Siwarak, Kecamatan Sumpiuh, Banyumas. Sekolah di dusun tersebut hanya ada satu dan itu hanya cukup untuk sekolah dasar. Jarak rumah yang jauh dan jalanan yang terjal membuat mereka—para penyala harapan bangsa—datang terlambat ke sekolah dan hal itu sudah menjadi hal yang lazim. Bukannya lazim menolerir kesalahan, tetapi memang dapat dilihat jarak dari rumah ke sekolah yang mereka tempuh dengan berjalan kaki jaraknya bisa mencapai lebih dari 3 kilometer dengan medan yang terjal. Coba kalau kita bandingkan dengan yang di kota, akses menuju sekolah sangatlah mudah. Adanya kendaraan seperti angkutan umum bahkan ada bis sekolah. Perbandingan ini menimbulkan pertanyaan: apakah sekolah memang diciptakan untuk mereka yang berada di perkotaan?

Beginilah wajah pendidikan di Indonesia. Masih banyak permasalahan yang perlu dibenahi. Apabila seluruh masyarakat Indonesia sudah bisa dan dengan mudahnya mampu mengakses pendidikan, maka pernyataan Ibu Surtini tentang “Cita-cita hanya untuk orang kaya” tak mungkin keluar dari ucapannya begitu saja. Karena sesungguhnya cita-cita tak pernah memandang siapapun dan berhak dimiliki oleh setiap insan yang hidup di dunia.

 *) Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unsoed, Angkatan 2012

Pamflet Kampanye Masih Tertempel, Kinerja Bawasra Dipertanyakan

Purwokerto – Cahunsoed.com, Senin (6/1), Hari pertama permira telah usai, namun masih ada pamflet kampanye yang beredar. Tak-tanggung-tanggung, pamflet tertempel di dekat TPS (Tempat Pemungutan Suara) Jurusan Ilmu Keperawatan. Bawasra (Badan Pengawas Pemira) yang bertugas mentertibkan dan mengawasi jalanya pemira, tidak tahu menahu mengenai hal ini. “Kita tidak mengecek pagi tadi,” kata Gani Husni M Ketua Bawasra.

Hal ini menjadi sorotan mahasiswa sebagai pemilik suara, salah satunya Erwin Ibrahim, Ilmu Komunikasi 2010, Seharusnya Bawasra lebih ketat lagi pengawasannya, terlebih jika itu aturan yang udah ada,” ujarnya.


“Kampanye sudah di larang sejak masa tenang kampanye, harusnya itu sudah ditarik,” kata Novita Sari anggota Komisi Pemilihan Raya. “Tugas Bawasralah yang membereskan pamflet, baik sendiri atau dengan tim sukses calon,” lanjutnya. Pemilihan Presiden BEM Universitas Jenderal Soedirman 2014 resmi dimulai dilaksanakan hari ini dan besok. (Fita/Alx)
Pengurus LPM SOLIDARITAS FISIP Unsoed 2014/2015

Pengurus LPM SOLIDARITAS FISIP Unsoed 2014/2015

Pemimpin Umum: Syaqib Askar

Wakil Pemimpin Umum: Sri Mustika Rahayu
-Pendy Wijanarko

Pemimpin Redaksi: Alexander Agus Santosa

Media Penerbitan:
Suluh
Redaktur Pelaksana: Riska Yulyana Damayanti
-Fahri Abdillah
-Danang
Cahunsoed.com
Redaktur Pelaksana: Fita Nofiana
-Pudilla
-Candra Darmawan
-Egi Adyatama
Cahunsoed PDF
Penanggungjawab: Istnain Ginanjar Bagus

Pemimpin Penelitian dan Pengembangan: Yoshua Abib Sinurat
-Fredick Leo (Tim Suluh)
-Akbar Restu Fauzi (Tim Cahunsoed)
-Muhamad Rizky Allawy (Sirkulasi dan Periklanan)