Rumah Itu


Oleh: Nadia Halim*

Source: Donarsketch.wordpress.com
Majikanku pemilik rumah itu. Ya, “rumah itu”. Sebuah rumah yang memiliki pilar-pilar kuat mencengkram bumi. Pilarnya terbuat dari kayu ulin yang didatangkan dari pedalaman hutan Kalimantan. Kayu ulin dipilih karena hujan kabut sering turun di sini. Konon, kayu khas borneo ini tidak lapuk dimakan air, malah justru makin kuat. Konon pula, kayu ulin adalah bahan baku bahtera Nabi Nuh yang keperkasaannya membuat orang terus mencari bangkainya.

            Rumah itu terletak di tepian tanah perkebunan seluas dua belas hektar. Dari kejauhan, rumah itu seperti berada di ujung tanduk karena terletak di bibir bukit. Di sisi kanan rumah ada jendela besar dan teras kecil yang menghadap ke lembah. Usai bekerja aku biasanya duduk-duduk di sana menikmati secangkir clebek dan panorama sungai jernih penuh bebatuan besar yang meliuk-liuk mengikuti kontur lembah.

            Udara segar mengepung wajahku. Jika aku tak mengedipkan mata untuk waktu yang lama, bulu mataku akan basah terkena kabut dingin. Dan jika terlalu lama duduk melamun di sini, aku lupa tentang siapa diriku. Jadi aku  bersikap sewajarnya saja. Jika cangkirku telah kosong, maka aku beranjak, melakukan apa saja yang bisa kulakukan, meski pekerjaanku di hari itu sudah selesai.

            Aku biasanya memilih berjalan ke kebun jeruk. Oleh karena hari sudah senja, para pekerja kebun sudah pulang ke rumah masing-masing. Di sana aku berdiri sendirian, mengamati dedaunan dan ranting yang berserak. Aku selalu menemukan satu atau dua jeruk tergeletak di tanah. Namun biasanya mentah atau busuk. Kadang-kadang aku menemukan buah yang masih bagus, namun begitu kumakan ternyata asam.

            Aku tidak berharap para pekerja akan menyisakan satu atau dua  jeruk bagus dan enak di sini. Tidak ada alasan untuk mereka sengaja menyisakan, karena besok pagi mereka yang akan kembali memungut dan memasukkan ke keranjang buah. Sebab tidak ada satu orang pun jalan-jalan melintasi kebun, apalagi melihat-lihat, seperti yang kulakukan.

              Usai melihat-lihat kebun jeruk, aku berjalan ke tenggara. Di sana kutemui seorang gadis pemetik bunga bersama Ibunya. Mereka adalah Salini dan Bu Rodiyah. Mereka tersenyum dan menganggukkan kepala padaku. Kemudian Salini menghampiriku seraya menyodorkan Snakeroot, seonggok bunga rumput yang mengandung racun ternak.

            Sewaktu aku kecil, bunga ini sering dipegang anak-anak gadis yang sedang bermain dodolan. Dengan imajinasi tinggi, mereka menganggap bunga ini sebagai bawang putih dan bawang merah. Sebab, warna bunganya memang ada dua: putih dan merah.

            Aku tidak kesal Salini memberiku Snakeroot karena senyumnya menyiratkan bahwa ia tidak menganggapku binatang ternak. Atau aku yang terlalu optimis dan berpikiran positif. Senyum lebar Salini bisa saja topeng. Gigi gingsul yang menyembul manis bersama dekik di pipinya bisa saja topeng. Maksudku, mungkin saja Salini menganggapku binatang ternak. Ia berharap aku yang sebatang kara sedang kelaparan, mendadak bodoh memakan bunga rumput ini, kemudian mati kejang-kejang.

            “Untukku?” Begitulah kata yang pertama kali terucap tiap Salini menyodorkan bunga.
            “Iya, bapak!” Ujarnya, masih mempertahankan senyum.

            Seketika aku sadar sesuatu. Salini ternyata masih kanak-kanak. Ia gadis remaja awal umur belasan tahun.  Dan aku, walau belum menikah dan punya anak, tetaplah laki-laki dewasa berumur, yang ke-bapak-an secara fisik.

            Aku sekarang paham mengapa Bu Rodiyah meski tersenyum dan terkesan hormat padaku, wajahnya menyimpan kegetiran. Ia tidak suka anak gadisnya berbicara dengan lelaki sepuh sepertiku. Ia kecewa, anak gadisnya memberikan bunga padaku, padahal hanya Snakeroot, si bunga rumput yang baunya tak sedap dan mengandung racun ternak.
*          *          *
            Rumah itu milik majikanku. Mereka sepasang suami-istri. Mereka telah meninggal tanpa surat wasiat, namun mereka memiliki satu anak laki-laki yang otomatis memiliki hak waris. Harta mereka melimpah, tapi tidak ada satu pun orang yang datang mengklaim diri sebagai anggota keluarga Tuan Birawa dan Nyonya Sadhara. Selama belasan tahun, semenjak mereka meninggal, tidak ada cerita tentang perebutan warisan.

            Anak laki-laki mereka kini telah beranjak remaja tanpa sosok Ayah dan Ibu. Ia sejak  balita dirawat oleh mendiang Romo dan Simbok, pembantu di rumah itu. Ceritanya panjang, dan aku malas menceritakannya karena Romo dan Simbokku sudah meninggal juga. Jadi lebih baik kuceritakan tentang diriku dan anak laki-laki itu saja. Lagipula aku tidak banyak tahu bagaimana kehidupan keluarga di rumah itu. Karena sebelum tuan dan nyonya majikan meninggal, aku masih terombang-ambing di laut, bekerja di kapal pesiar Jar Franco.

            Ia bernama Atilarsyah. Sungguh nama yang aneh. Artinya raja yang tidak pernah mati. Ia memiliki perawakan kurus, namun wajahnya sangat rupawan bak pangeran. Ia kini berumur 14 tahun. Ia memiliki kenangan yang begitu lama dan kuat bersama orang tuaku. Ia menganggap orang tuaku adalah orang tuanya. Dan baginya, kami adalah kaki-beradik.

            Padahal aku sudah menceritakan kebenaran, bahwa orang tuanya telah meninggal. Ia tampak sedih namun segera tersenyum lagi dan berkata, “apa Kakak tidak mau berbagi Ayah dan Ibu pada anak yatim-piatu, ini?” Aku pun menjawab, “aku sekarang juga anak yatim-piatu. Tidak ada yang bisa kubagi denganmu.”

            “Kalau begitu, mulai sekarang kita jadi saudara yang rukun! Kita jaga rumah ini, peninggalan orang tua kita.” Ucapnya seraya memegang pundakku.

            “Baiklah… Tapi tidak akan lama Dik! Aku juga punya kehidupan sendiri. Toh kamu 
sudah besar, bisa menjaga rumah ini, dan mengurus perkebunan! Aku sudah minta tolong Pak Karmin untuk membuka lowongan pekerjaan sebagai asisten pribadimu.”

            “Jadi, kabar tentang Kakak akan pergi, benar?”
            ‘Iya.” Kataku sembari melepas tangannya dari pundakku.
            “Kenapa?”

            “Apa tidak bisa kau jadikan aku budak saja! Aku tidak kuat Dik, berada di sini, terus-menerus dicibir orang. Dikira mereka, aku akan membunuhmu dan merebut harta Tuan Birawa dan Nyonya Sadhara.”
            “Siapa yang mengatakan? Biar kupecat saja dia, bicara lancang!”

            Aku tertegun mendengar perkataan Atil. Pada tiap diksi yang keluar dari bibirnya, serta raut wajahnya menyiratkan masa lalu. Mengingatkanku pada lamunanku di sore hari tentang bagaimana watak mendiang tuan dan nyonya majikan. Romo dan Simbok memang bungkam soal mereka, tapi setiap lekuk benda di rumah itu seakan-akan menyimpan energi mereka: energi watak mereka yang begitu absurd. Aku suka berimajinasi tentang mereka.

            Aku kembali menatap wajah Atil. Kuberkata lagi dengan lebih lembut “tidak bisakah kau melepasku saja? Aku pikir kau sudah cukup mampu untuk berdiri sendiri! Lagipula banyak sekali pelindungmu di sini. Ratusan orang. Mereka loyal padamu dan berani mati untukmu.”

            “Tidak! Bukan soal itu, Kakak akan tinggal di mana? Bagaimana Kakak makan?”
            “Aku bukan makhluk yang hanya dengan diberi makan bisa hidup. Lagipula tanpa hadirku di sini, segalanya tetap berjalan.” Sembari dongkol aku mengatakan ini. Sudah enam tahun aku menahan gejolak kebebasanku.
*          *          *
            Aku berpikir sejarah  sedang mengulangi dirinya. Bocah ini adalah tuan yang tak mau dianggap tuan. Sama seperti mendiang bapaknya. Tapi aku takut ia bertingkah melampaui batas. Jangan sampai hanya karena membelaku, ia memecat mereka yang mencibirku. Bukankah ini tidak adil?

             Meski sejarah sedang mengulangi dirinya. Tak pantaslah seorang raja yang tidak dapat mati, mendadak mati secara misterius. Maksudku aku tak ingin Atilarsyah bernasib sama dengan orang tuanya: mendadak mati. Aku curiga jangan-jangan dulu hanya karena membela Romo dan Simbok, Tuan dan Nyonya jadi memecat pekerja kebun.

            Akhirnya mereka meninggal, mungkin setelah minum jus jeruk yang mengandung racun. Ah, tapi tidak mungkin. Pikiranku ini tampaknya hanya mengada-ngada karena terlalu banyak membaca berita tentang kasus kematian pejuang HAM.

            Lagipula pada setiap peperangan besar, tidak boleh panglima perang menghentikan langkah rombongan prajuritnya hanya karena seorang prajurit tertinggal di belakang. Aku mendengar cerita ini dari seorang musafir asal Madinah yang kutemui di Jar Franco. Ia bercerita tentang perang antara timur dengan barat, di mana ada seorang prajurit tertinggal di belakang karena kudanya kelelahan.

            “Panglima, si anu tertinggal di belakang?” tanya beberapa prajurit pada panglima.
            “Mengapa demikian?” Panglima perang bertanya.
            “Kudanya kelelahan. Haruskah kita jemput dia?” Prajurit bertanya lagi.
            “Tidak usah. Kalau memang dia bertekad kuat turut serta dalam peperangan ini, dia akan mampu mengejar kita walau tanpa kuda.”
*          *          *
            Namun sebenarnya ada yang mengganjal di hatiku. Aku tidak tahu mengapa aku bisa bertahan begitu lama di rumah itu. Dalam hari-hari pemberontakanku pada Atil, ketika ingin minta pergi. Rasanya kakiku justru semakin lengket memijak rumah itu.

            Aku merasakan naluri yang tidak pernah kurasakan. Tanggung jawab dan kasih sayang pada sosok sebatang kara yang kebetulan terlahir sebagai raja.

            Apa hatiku sudah beku dalam merasakan kekangan? Apa aku bukan lagi pemuja kebebasan? Aku masih belum memahaminya.

            Yang jelas, rumah itu selalu menjadi misteri bagiku. Sebongkah rumah bernuansa kayu yang berdiri megah dan kokoh di bibir bukit. Yang di sekitarnya ada lembah luas nan asri. Yang dekat dengannya adalah jurang kesunyian, di mana aku biasa berdiri dan berteriak mempertanyakan takdir kehidupan: apa peranku?

PROFIL PENULIS

            Saya adalah mahasiswi Ilmu Politik Unsoed, angkatan 2012. Saya lahir di Banyumas, 21 tahun yang lalu. Cerpen “Rumah Itu” saya dedikasikan untuk dosen saya: Ibu T.A, yang pernah menanyakan: Nadia suka nulis, ya? Saya memang suka menulis, tapi butuh waktu lama untuk berdamai dengan tulisan sendiri.

            Cerpen ini ditulis hampir dua tahun yang lalu. Namun hanya mengendap di komputer, editing terakhir pada 21 Oktober 2015. Hari ini, 22 April 2016, bertepatan dengan perayaan Hari Bumi, akhirnya saya bisa berdamai dengan tulisan ini. Semoga bisa menjadi bahan kontemplasi…! Saya pun masih berkontemplasi terhadap naskah ini, karena ada sesuatu di dalamnya.

BEM FISIP Ubah Metode Ospek

Suasana Teatrikal dan Pembacaan Puisi "Pertemuan Mahasiswa"
PKK FISIP Unsoed 2015, Sabtu (29/8/2015). Teatrikal menjadi
salah satu metode untuk menyampaikan konten yang berkaitan
dengan sikap kritis mahasiswa terhadap keadaan dan permasalahan
sosial di Indonesia.
Purwokerto – Cahunsoed.com, Rabu (27/4), Rapat Koordinasi UKM dan HMJ bersama BEM FISIP Unsoed pada Minggu (24/4) kemarin menghasilkan kesepakatan perubahan metode pada PKK FISIP UNSOED (Ospek FISIP) tahun ini. 
Menteri Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) BEM FISIP Unsoed, Nindya Rahmanita, menginginkan agar terjadi perubahan untuk metode PKK FISIP Unsoed tahun 2016.
Tawaran pun diberikan dengan mengubah metode ospek, hingga konten acaranya. “Harus ada inovasi di ospek tahun ini, ganti metode rapatnya, konten-konten tiap acaranya, dibikin lebih fun lah,” katanya.
Perwakilan UKM dan HMJ yang hadir turut antusias menanggapi metode baru yang ditawarkan BEM FISIP ini. Salah satunya tanggapan dari Ketua KMPA, Edo Ricardianto, yang menginginkan agar nilai-nilai kritis tetap harus diberikan pada mahasiswa baru.
“Ubah metode boleh, karena memang wacana mengenai perubahan metode sejak tahun lalu, tapi yang harus digaris bawahi adalah nilai-nilai kritis harus tetap ada dalam metode apapun,” katanya.
Gugun Wardiono, perwakilan Himpunan Mahasiswa Politik (Himapol), menyakatan dirinya sepakat dengan perubahan metode Ospek, namun menurutnya perubahan metode maupun perubahan lainnya diperlukan suatu landasan yang kuat, tidak bisa seenaknya diubah begitu saja.
“LPJ Ospek tahun lalu kan ada rekomendasi, nah itu yang menjadi landasan dan referensi yang bisa dijalankan untuk ospek tahun ini, coba saya tanya dulu, apakah BEM sudah melihat LPJ Ospek tahun lalu?,” katanya dalam forum yang dihadiri Presbem, Wapres, dan menteri PSDM serta perwakilan UKM, HMJ, DLM se-FISIP, di Sekre BEM FISIP, Minggu (24/4) siang.
Menanggapi hal tersebut, BEM pun mengakui pihaknya belum membaca LPJ Ospek tahun lalu. “Kami belum membaca, tapi setelah ini akan diminta ke kepanitiaan sebelumnya,” kata Muhammad Surya Abadi, Wakil Presiden BEM FISIP Unsooed.
Rapat perdana Ospek pun langsung dilaksanakan pada keesokan harinya, Senin (25/4) sore. Sampai berita ini diturunkan, ketua panitia, dan pengurus harian masih belum dibentuk. Rencananya rapat Ospek akan kembali digelar untuk membentuk ketua panitia, pengurus harian, dan Konsep PKK FISIP Unsoed 2016, pada Kamis (28/4) besok. (TRIANA WIDYAWATI)

Mahasiswa Gelar Teatrikal Peringati Hari Kartini


Purwokerto – Cahunsoed.com, Sabtu (23/4), Dalam rangka memperingati Hari Kartini (21/4), mahasiswa gelar aksi teatrikal di pertigaan FISIP Unsoed. Perjuangan ibu-ibu Kendeng, Rembang, Jawa Timur beberapa waktu lalu di depan istana negara dengan mengecor kakinya demi bertemu dengan Presiden, menjadi isu yang diangkat oleh sejumlah mahasiswa. “Peringatan hari kartini ini, kita lakukan untuk memberitahu serta mengedukasi masyarakat tentang perjuangan ibu-ibu Kendeng yang masih menolak pabrik semen di Desa Kendeng,” kata Lutvera N Pramesti, koordinator aksi.

Pendirian pabrik semen di Desa Kendeng, Rembang Jawa Timur, mengancam kehidupan masyarakat yang mayoritas petani. Didirikannya pabrik semen, dapat merusak pegunungan karst dan mencemari air yang merupakan sumber penghidupan masyarakat setempat. Luthvera menambahkan, jika perjuangan ibu-ibu Kendeng yang masih menolak pendirian pabrik semen di desanya, serta tuntutan mereka meminta keadilan kepada pemerintah, menggambarkan jiwa dan semangat Kartini masih ada dalam perempuan-perempuan hari ini.

Larissa Vasthi Kaulika, aktor teatrikal malam peringatan Kartini mengaku dirinya tersentuh dengan keberanian dan semangat yang dilakukan ibu-ibu desa Kendeng. “Sebagai perempuan, saya merasa takjub dengan hal-hal yang dilakukan oleh ibu-ibu Kendeng, mereka pemberani dan mereka memberitahukan kepada kita bahwa semangat perjuangan Kartini tetap selalu ada, dan kita khususnya sebagai perempuan juga harus terus mendukung perjuangan mereka,” kata Larissa.

Aksi malam peringatan Hari Kartini yang diprakarsai oleh Teater SiAnak FISIP dan HMI Komisariat FISIP Unsoed, ditutup dengan pembacaan puisi. Mereka berharap, perempuan-perempuan Indonesia akan semakin maju serta tidak ada lagi ketimpangan gender. “Perempuan juga bisa mendapat hak yang sama, pandangan sebelah mata terhadap perempuan harus dihilangkan,” ujar Larissa. 
(MG-Fadillah Eldo/ MG-Fauzi Akmal D)
Ed: Fahri Abdillah/ Triana Widyawati 

Tiga Tahun Pimpin Banyumas, Masyarakat Tidak Puas


Purwokerto – Cahunsoed.com, Minggu (24/4), Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lingkar Kajian Banyumas (LKB), masyarakat tidak puas terhadap tiga tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, Husein-Budhi. Menurut Koordinator LKB, Novita Sari, ketidakpuasan ini diperoleh dari banyaknya permasalahan yang belum terealisasikan oleh pemerintah. “Permasalahan yang paling mencolok terdapat di bidang-bidang krusial seperti lowongan pekerjaan, infrastruktur, dan masalah pertanian,” kata Novita dalam ‘Diskusi Publik dan Rilis Survei Kepuasan Publik Terhadap 3 Tahun Kepemimpinan Husein-Budhi’ oleh LKB di Aula FISIP Unsoed, Jumat (22/4).

Survei ini dilakukan selama 28 Maret – 3 April 2016 di 27 Kecamatan se-Kabupaten Banyumas, dengan menggunakan metode penelitian multistage random sampling, dan sampel 400 responden berusia 31-40 tahun yang berlatar belakang pendidikan minimal SMA. Penelitian ini memiliki toleransi kesalahan margin of error sebesar 5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam Survei Kepuasan Publik terhadap Kinerja Husein-Budhi tersebut diperoleh hasil, dari 400 responden, sebanyak 52,25 persen menyatakan kurang puas, 43,75 persen menyatakan cukup puas, 0,75 persen mengaku puas, 1,75 persen menyatakan sangat tidak puas, 1,25 persen mengatakan tidak tahu, dan hanya 0,25 yang menyatakan sangat puas.

“Hasil survei ini dapat dipertanggungjawabkan, kami dari pihak fakultas mengawal survei ini dari awal sampai akhir, jadi ini bukan survei asalan,” kata Ali Rokhman, Dekan FISIP Unsoed dalam sambutannya.

Permasalahan yang paling disorot yakni soal pekerjaan, karena lowongan pekerjaan di daerah Banyumas dinilai masih sedikit, itu terbukti dari seluruh responden yang ada sebanyak 47,75 persen menyatakan kurang mudah mendapatkan pekerjaan, dan sebanyak 23,5 persen responden menyatakan sangat tidak mudah mencari pekerjaan.

Akibatnya banyak masyarakat Banyumas yang mencari pekerjaan di luar Banyumas. “Ternyata masih banyak masyarakat Banyumas yang tidak memiliki perkerjaan,” kata Ketua Tim Survei LKB, Laelatul Nurjanah, dalam pemaparan hasil survei yang dihadiri berbagai elemen masyarakat di Banyumas, seperti Pemda Banyumas, akademisi, mahasiswa, dan organisasi massa lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Budhi Setiawan selaku Wakil Bupati berpendapat, sebenarnya sudah banyak lapangan pekerjaan yang disediakan di dalam Kabupaten Banyumas. “Sosialisasinya saja barangkali yang masih kurang,” katanya. Lalu mengenai insfrastruktur seperti jalan yang rusak, Budhi Setiawan berkilah bahwa jalan yang rusak itu bukanlah kewajiban pemerintahan kabupaten untuk memperbaikinya melainkan sudah menjadi kewajiban pemerintah tingkat provinsi. “Itu bukan tanggung jawabnya kali, kan kalo jalan provinsi ya tanggung jawab pemerintah tingkat provinsi,” katanya dalam Diskusi tersebut.

Tanggapan datang dari akademisi yakni Dosen Ilmu Politik Unsoed, Andi Ali. Menurutnya mengenai lapangan kerja di Banyumas, masih kurang memuaskan karena pemerintah kurang mengembangkan tentang potensi perekonomian kreatif itu di Banyumas itu sendiri, ini lah yang menyebabkan para pencari kerja mencari lowongan di luar kota Banyumas.

Pendapat lain diungkapkan oleh Darmawan Hakim, perwakilan mahasiswa, menurutnya komunikasi serta sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Banyumas masih kurang memuaskan, padahal sosialisasi kebijakan menjadi salah satu tugas penting pemerintah dalam setiap mengambilan kebijakan. “Dari sini kita bisa tahu, sejauh mana kinerja pemerintah di Banyumas, dan kita sebagai mahasiswa bisa melakukan penilaian untuk menyikapi permasalahan ini,” kata Ketua Himapol FISIP Unsoed ini.
(MG-GALANG KRIS NANDA/MG-FADILLAH ELDO)


Ed: Triana Widyawati, Alexander Agus Santosa

Ada Apa Dengan UKT 2016?

Oleh: Adhyatma Riyanto*

Persoalan UKT tak kunjung selesai, penyelesaiannya pun tak kunjung membuahkan hasil, yang menjadi persoalan kapan pendidikan bisa dinikmati semua kalangan?


Persoalan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kembali muncul ke permukaan, kembali datang menjadi narasi yang diperdebatkan. Ihwal ini terjadi akibat desas-desus adanya rencana kenaikan UKT pada tahun ajaran 2016/2017, UKT yang naik menjadi 8 level seperti kripik pedas Maicih, dan banyak lagi varian rasanya. Desas-desus ini membuat sakit usus dan telinga hampir hangus Mahasiswa FISIP Universitas Jenderal Soedirman, yang konsen membela pendidikan, bersemangat mencerdaskan bukan memberatkan. Sesegara mungkin desas-desus itu terjawab dengan diadakanya audisensi antara dua pihak, yaitu: mahasiswa dan dekanat. Hajatannya dilaksanakan kemarin Kamis, 31 Maret 2016.

Pleidoi Audiensi
            Persoalan pertama, mahasiwa mempertanyakan kekuatan hukum surat edaran. Karena surat edaranlah yang menjadi dasar pijakan pembenaran rencana kenaikan UKT 2016. Kedua, pihak dekanat mengatakan akan menaikan UKT tahun 2016 sebesar Rp. 1.000.000 dari level sebelumnya untuk semua prodi. Kejanggalanya, kenaikan nominal ini lahir dari surat edaran yang datangnya mendadak dan berimbas pada waktu perumusan yang terbilang singkat, hasil penghitungannya pun terkesan berdasarkan prediksi. Ketiga, pemeliharaan sarana & prasarana, honor-honor karyawan yang harusnya di cover oleh BOPTN dibebankan juga ke UKT. Keempat, ketika ditanya perihal penarikan uang pangkal, pihak dekanat melalui Bapak Dekan langsung menjawab bahwa hal ini akan didiskusikan di lain kesempatan.

Beberapa masalah tersebut akan berusaha penulis jawab dengan menggunakan pengetahuan yang seadanya. Pertama, persoalan posisi hukum surat edaran. Sebelumnya beberapa kejadian di Indonesia yang berkaitan dengan surat edaran menjadi perhatian publik, yang paling santer adalah Surat Edaran Kepala Polri Nomor SE/06/X/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau 'hate speech'. Dalam tataran konstitusional, aturan mengenai surat edaran dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Tata Kelola Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pada pasal 1 butir 43 dijelaskan bahwa surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Surat edaran sifatnya adalah instruksi, dalam persoalan ini surat edaran digunakan untuk menghimbau agar masing-masing fakultas mengkaji ulang UKT. Kedepannya setelah surat edaran ini akan dibuat payung hukum yang lebih jelas, misalnya permen. Sebenarnya tidak ada persoalan, akan tetapi akan menjadi persoalan ketika surat edaran ini menjadi dasar hukum untuk menaikan UKT. Karena surat ini adalah sifatnya instruksi, boleh dong tidak diikuti.

Kedua, rencana kenaikan UKT yang nominalnya mencapai Rp 1.000.000 ini terbilang sangat cepat perumusanya. Karena hanya dalam hitungan jam rumusan nominalnya sudah disepakati. Hal ini memang bukan murni kekeliruan dari dekanat, karena akibat singkatnya waktu, desakan keharusan pembaruan nominal BKT, akhirnya nominal ini dirumuskan. Dengan logika, kita menyadari bahwa secara struktural dekanat berada dibawah arahan rektorat. Alhasil, arahan dari rektorat harus segera ditindaklanjuti. Melihat hal ini, secara sederhana, kita dapat menilai bahwa terjadi ketidak beresan manajemen birokrasi pada tataran rektorat. Bisa-bisanya perihal perumusan nominal BKT dilakukan dengan tergesa-gesa, terburu-buru, terdesak, karena persoalan waktu. Sekalipun memang ada hal-hal yang menjadi kendala mengapa surat edaran ini datang mendesak, persoalanya adalah ketiadaan transparansi informasi kepada tataran mahasiswa mengenai hal itu. Akhirnya secara sederhana mahasiswa dapat menyimpulkan sendiri. Jika ada pernyataan bahwa informasi-informasi itu adalah sebuah hal yang bersifat rahasia, lantas dimana prinsip good governance, yang salah satu nilainya adalah transparansi, lantas bagaimana UNSOED bisa menjadi World Class Civic University kalau cara mainnya seperti itu?

Ketiga, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2016 tentang BOPT yang dijelaskan pada pasal 2 tentang penggunaan BOPTN, bahwa “BOPTN digunakan untuk: pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; biaya pemeliharaan pengadaaan; penambahan bahan praktikum/kuliah; bahan pustaka; penjaminan mutu; pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan; pembiayaan langganan daya dan jasa; pelaksanaan kegiatan penunjang; pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran; honor dosen dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil; pengadaan dosen tamu; pengadaan sarana dan prasarana sederhana; satuan pengawas internal; pembiayaan rumah sakit perguruan tinggi negeri; dan/atau kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam rencana strategis perguruan tinggi masing-masing”. 

Ketika pihak dekanat seakan-akan mengatakan bahwa BKT masih membuka peluang dibebankan oleh hal-hal yang harusnya bisa di cover BOPTN berarti ini sudah…, apakah manusiawi ketika semua beban yang harusnya di cover oleh BOPTN tapi dibebankan ke BKT? Kalau karena alasan ini BKT naik, apa iya pihak dekanat bijak? Pihak dekanat mengatakan bahwa tidak pernah mengetahui dana BOPTN dialokasikan untuk apa saja, yang secara langsung terasa adalah WIFI (lelet) dan Listrik (kadang mati). Sedangkan Unsoed itu statusnya BLU, dana hasilnya berapa? Kemana? Buat apa? Lantas, pertanyaannya kembali ke kalimat terakhir pada paragraf sebelumnya yang world class itu.

            Keempat, persoalan uang pangkal menjadi titik tekan pada akhir-akhir jalanya audiensi. Sekalipun pihak dekanat tidak memberikan kepastian seperti apa. Penulis akan coba jawab, semoga ini salah, amin. Perihal penarikan uang pangkal ini menjadi polemik dan mencipatkan ambiguitas pada permenristekdikti no 22 tahun 2015. Pasalnya, pada permen no 22 tahun 2015 pada pasal 8 menyebutkan bahwa PTN dilarang memungut uang pangkal dan/atau penarikan diluar UKT kepada mahasiwa program sarjana maupun diploma. Sedangkan pada pasal 9 dijelaskan bahwa PTN memungkinkan memungut uang pangkal pada mahasiwa asing, kelas internasional, mahasiswa jalur kerja sama dan/atau mahasiwa jalur mandiri. Akhirnya dengan pengetahuan cekak penulis menyimpulkan bahwa terdapat kontradiksi internal di permen no 22 tahun 2015 seperti kapitalisme.

Riwayatmu kini, Mahasiwa
            Kita sepakat bahwa pendidikan adalah hak semua orang, pendidikan adalah hak dasar yang harusnya diterima oleh semua orang, tidak memandang warna kulit, kualitas rupa, dan isi kantong orang tua. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada pasal 26 butir 1 dijelaskan bahwa, Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak pada tahap-tahap awal dan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknis dan profesional harus terbuka bagi semua orang, dan begitu juga pendidikan tinggi harus terbuka untuk semua orang berdasarkan kemampuan. Jadi jelaslah bahwa pendidikan adalah pesoalan kemanusiaaan.

            Melihat audiensi kemarin yang bisa dibilang minim partispasi mahasiswa, terutama mahasiswa FISIP yang mengaku belajar dan mencoba memahami persoalan sosial, hal ini terkesan miris. Kalo pendidikan, kita sepakati sebagai persoalan kemanusiaan, dimana letak pembelaan mahasiswa menghadapi persoalan kemanusiaan riil? Bung Karno pernah berkata menyoal hal ini, “Jadi, jangan mengeluh padaku kalau kuliah berat lalu kalian tak berjuang untuk menangani persoalan kemanusiaan. Itu bukan alasan, tapi dalih seorang pengecut dan penghianat”. Masing-masing dari kita sebagai mahasiswa yang mengaku sebagai kaum akademis juga sepakat bahwa pembelaan terhadap kemanusiaan adalah perjuangan membela kebenaran dan sebagian dari iman. Menyoal hal ini Bung Hatta menuliskan bahwa, “tanggung jawab seorang akademis adalah intelektual dan moral, ini terbawa oleh tabiat ilmu itu sendiri yang ujudnya mencari kebenaran dan membela kebenaran.” Jadi, ayo bangkit mahasiswa! ayo bangkit cucu-cucu jenderal Soedirman yang belajar langsung semangat Jenderal Soedirman lewat mata kuliah Jati Diri  Unsoed! jangan jadi ayam sayur di kandang sendiri!!

*Menteri Sosial dan Politik BEM Unsoed

SULUH: Kuliah Mahal, Kualitas Second

SULUH EDISI II/APRIL 2016

Laporan Khusus


Oleh: Triana Widyawati

UKT menghasilkan level 8, kebutuhan mahasiswa masih di bawah ambang,
 siap-siap tahun depan,akan ada kejutan penarikan uang 


Level UKT 2016 dinaikan dengan tidak melakukan penghitungan bersama mahasiswa. Tawar menawar di dalam ruang rapat berlangsung tak lebih dari hitungan jam. Barangkali setiap keputusan selalu dilakukan dengan instan. Berangkat dari usulan dekanat, nominal baru untuk level 8 ditawarkan pada tiap jurusan. Para kajur belum sempat merumuskan kebutuhan. Namun oleh dekanat tak diberi kesempatan, sehingga langsung mengatasnamakan kesepakatan bersama, level 8 ditetapkan dengan penambahan satu juta dari level tertinggi sebelumnya. "Saya harap saudara bisa memahami ini," kata Muslih Faozanudin, Wakil Dekan II FISIP Unsoed.

Selang dua hari, Kamis (10/3) usulan nominal level 8 langsung diserahkan ke bagian perencanaan pusat untuk kemudian mendapatkan persetujuan. Setelah mengirimkan nominal level baru, masih ada kesempatan fakultas untuk merancang nominal tiap level, dimulai level 3 sampai 7. Dalam waktu hitungan minggu, bukan merinci kebutuhan atau menganalisis anggaran, namun tetap berupaya menimbang harga yang tepat untuk tiap levelnya. "Lebih baik level 3 sampai 7 tak perlu diubah, kita hanya menambah level saja," kata Dekan FISIP Ali Rokhman.

Perencanaan yang dilakukan untuk menentukan nominal tiap levelnya tidak berangkat dari kebutuhan akademik mahasiswa. Hal itu dirasakan oleh mahasiswa di FISIP khususnya. Salah satunya, Jurusan Ilmu Komunikasi yang sering melaksanakan praktikum berupa pengumpulan tugas foto, video, cetak company profile, maupun praktikum lainnya yang harus mengeluarkan biaya sendiri. Seperti yang dikatakan Mutqinul Fahmi, baginya untuk pengumpulan tugas praktikum semua biaya ditanggung sendiri. "Dari awal kuliah sampai sekarang hampir seluruh pengeluaran untuk memenuhi tugas praktikum pake uang sendiri, terutama kalo tugasnya disuruh nyetak," kata mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi 2013 ini. Sama halnya dengan Jurusan Sosiologi, beberapa mata kuliah biasanya memerlukan penelitian yang mengharuskan mahasiswa pergi ke lokasi penelitian. Menurut Ahmad Subani, mahasiswa Sosiologi 2013, untuk biaya transportasi tetap dibebankan ke mahasiswa, meski jarak kunjungan cukup jauh. "Sosiologi beberapa kali melakukan kunjungan untuk tugas penelitian, itu kami pake biaya sendiri," katanya. Ditambah lagi dengan biaya produksi dari hasil penelitian seperti pembuatan film juga masih harus dibebankan pada mahasiswa. 

Selain itu, juga terjadi pada ke-butuhan mahasiswa yang akan dilaksanakan semester VI bagi setiap jurusan, yakni Kuliah Kerja Lapangan. Anggaran yang akan diterima mahasiswa hanya sejumlah 100 ribu. Saat audiensi ber-sama dekanat, alasan mengenai kecilnya anggaran sejak tahun 2012, dekanat hanya menjawab "Besarnya 100ribu memang sudah kesepakatan, " kata Ali. Lagi-lagi tak tahu penyebab dirumuskan besarnya anggaran untuk setiap kebutuhan. Barangkali memang sama dengan UKT 2016, sejak tahun sebelumnya perumusan dilakukan dengan instan. Nyatanya, ketika ditanya mengenai unit cost 2016, jawaban dekanat berupa, "Masih menggunakan unit cost lama," kata Wakil Dekan II FISIP, Muslih Faozanudin. Meski kebutuhan akademik mahasiswa terus meningkat, terlebih dengan adanya kurikulum baru yang mulai dirasakan angkatan 2015, namun kebutuhan mereka tak juga dicantumkan dalam unit cost. Akibatnya biaya praktikum di lapangan, harus mereka bayarkan sendiri demi tuntutan tugas akademik.

Level UKT 2016 masih menjadi perdebatan. Mahasiswa keberatan dengan naiknya nominal. Meski level UKT merupakan anjuran dikti untuk diseragamkan, bukan berarti dilakukan tanpa perhitungan. Hingga beberapa fakultas mengadakan audiensi bersama dekanat untuk menanyakan kejelasan. Termasuk di FISIP, audiensi bersama dekanat dilaksanakan untuk memberikan penjelasan kenaikan level UKT, pada Kamis (31/3). 

Faktanya, keganjilan tetap ditemukan. Seperti Biaya Kuliah Tunggal (BKT) FISIP yang naik tanpa pernah ada perhitungan sebelumnya. Hal ini ditemukan oleh perwakilan tim riset mahasiswa FISIP, Amir Achazia Sosiologi 2014, "Ada yang aneh, data dari dikti menjelaskan bahwa BKT FISIP naik dari tahun sebelumnya, rata-rata Rp. 6.471.000,- menjadi Rp. 6.741.000,-." ungkapnya memaparkan data pada saat berlangsungnya audiensi.

Pihak dekanat FISIP terkejut. Belum pernah sebelumnya ada pembahasan atau perhitungan untuk menaikkan BKT. "Kami belum pernah adakan perhitungan untuk merubah BKT sejak 2013. Coba bisa ditanyakan pada pihak Universitas terkait hal tersebut," kata Ali Rokhman.     

Keputusan sudah bulat. Nominal UKT tetap naik di level 8. Prediksi, hanya satu-satunya landasan yang digunakan.


(Laporan Utama: Formula Sakti Level Tertinggi)

SULUH: Formula Sakti Level Tertinggi

SULUH EDISI II/APRIL 2016

Laporan Utama

Oleh: Fahri Abdillah

Tak ada perumusan, 
tak juga pertimbangan matang. 
Level dan nominal UKT naik berdasar prediksi

Akhir Februari 2016, Unsoed mendapat Surat Edaran Dikti tahun 2016 tentang penyesuaian nominal UKT angkatan 2016. Adanya Surat Edaran ini, tak membuat pihak rektorat segera mengambil keputusan. Entah sengaja atau lupa, pihak Rektorat Unsoed hanya memberi waktu 3 hari kepada fakultas untuk menentukan kembali nominal di level 3 sampai 7 serta menambahkan nominal di level 8. "Surat dari rektor datang hari Senin 7 Maret 2016, tapi deadline ngasih ke pusat hari Kamis 10 Maret, kan terlalu mepet," kata Wakil Dekan I MIPA, Wuryatmo Ahmad Sidik saat ditemui Tim Suluh di ruang kerjanya. 

Tidak hanya Fakultas MIPA, pihak Dekanat Fakultas Pertanian juga merasakan hal yang sama. Wakil Dekan II Pertanian, Joko Maryanto menganggap pihak rektorat memberi waktu yang sangat singkat kepada pihak fakultas. "Kita cuma dikasih waktu sebentar banget cuma 3 hari, gimana mau ngerumusin," kata Maryanto. 

Tanpa butuh waktu lama, semua fakultas dengan cerdik menambah level UKT mahasiswa 2016, tak sedikit pula yang menaikkan nominal di level 3 sampai 7. Terjadi hampir di semua fakultas, dengan gegabah nominal UKT dinaikkan tanpa dasar. "Kita menaikan nominal UKT di level 8 dengan prediksi kira-kira di tahun depan ada kebutuhan apa saja," kata WD II Fisip, Muslih Faozanudin.  

Sosialisasi yang diadakan di beberapa fakultas, pihak dekanat hanya memaparkan usulan nominal bukanlah penghitungan ulang. Mahasiswa langsung disodorkan nominal baru dan tak diberi kesempatan untuk mengkaji terlebih dahulu. Seperti yang terjadi di Fakultas MIPA, FH, FEB dan FIB. Pihak dekanat melakukan sosialisasi nominal UKT yang sudah diserahkan kepada pusat. "Kami tidak pernah merasa dilibatkan dalam pembahasan ulang UKT, tiba-tiba saja sudah ada nominalnya dan sudah diserahkan ke pusat," kata Ammar Setyo, Presiden BEM MIPA. 

Jauh sebelum keputusan dinaikannya level UKT, kabar akan diadakannya pembahasan ulang bersama mahasiswa sudah sejak lama digaungkan, tepatnya pada akhir tahun 2015 lalu. Sampai detik ini, pelibatan mahasiswa dalam pembahasan ulang UKT tak juga dilakukan. Padahal, sejak kenaikan UKT di tahun 2013 dan 2014, kebutuhan akademik mahasiswa tak kunjung terfasilitasi. Masih banyak pungutan-pungutan biaya praktikum mahasiswa juga biaya kebutuhan akademik lainnya yang dilakukan oleh pihak Unsoed. Kenaikan UKT tidak memunculkan dampak yang signifikan terhadap mahasiswa di masing-masing fakultas. 

Seperti yang terjadi di Fakultas MIPA, dua kali kenaikan level UKT tak membuat perubahan pada pemenuhan fasilitas penunjang akademik mahasiswa. Mahasiswa masih saja berebut kelas, bahkan mengharuskan kuliah di laboratorium. "Katanya mau ada penambahan gedung, tapi mana?! sampai hari ini kita aja kulah harus di lab riset," kata Agus mantan Wakil Presiden BEM MIPA. 

Ketidakjelasan pengalokasian anggaran UKT, dirasakan oleh mahasiswa Jurusan Farmasi, salah satunya Muhammad Salman Alfarisi angkatan 2012. Salman merasa kebingungan dengan kebijakan laboratorium di kampusnya. Mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi ini, harus bolak-balik menggunakan lab untuk menyelesaikan skripsinya. Namun, terkadang Ia juga harus menyisihkan uang jajannya untuk membayar penggunaan alat lab demi menyelesaikan skripsi. "Yang saya bingung, diperhitungan UKT khususnya 2012, kalo buat praktikum apa aja sih listnya. Harusnya kan gratis karena kita udah UKT," ujarnya. Lantaran ketidakjelasan pembayaran penggunaan lab bagi mahasiswa skripsi, Salman meminta untuk adanya transparansi. "Transparansi perhitungan sama list UKT yang harus buru-buru di kasih tau ke kita, karena banyak yang rancu dan bikin kita bingung," katanya.

Beberapa kali Tim Suluh mencoba untuk meminta konfirmasi dari rektor, namun selalu gagal dan berujung penolakan. Sampai pada akhirnya banyak fakultas yang menaikkan nominal UKT tanpa mengadakan pembahasan bersama mahasiswa, rektor belum bisa ditemui untuk dimintai konfirmasi. Tidak adanya kejelasan pengalokasian anggaran. Perhitungan yang tak berlandaskan kebutuhan, serta transparansi yang tak pernah dilakukan. UKT naik terus, mahasiswa tak terurus.

(Laporan Khusus: Kuliah Mahal, Kualitas Second)

Pemira FISIP Minim Partisipasi

Penghitungan Suara Pemira Fisip 2016
Sumber: MG-ELD
Purwokerto – Cahunsoed.com, Senin (4/4), Komisi Pemilihan Raya (KPR) FISIP telah melakukan penghitungan pemilihan Calon Presiden BEM FISIP bersama perwakilan UKM/HMJ dan DLM, dengan total 486 surat suara. Jumlah tersebut terbilang minim karena total mahasiswa yang aktif seharusnya sejumlah 2112 mahasiswa. “Jelas sekali pesta demokrasi di fisip ini semakin berkurang, kalo dihitung sekitar 1500 mahasiswa yang nggak ikut berpartisipasi,” kata Ketua KPR FISIP, Gugun Wardiyono.

Gugun menambahkan, masih terdapat 187 surat suara yang dianggap tidak sah. Alasanya, karena tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan KPR FISIP UNSOED. “Misalnya banyak yang nyoblos di bagian foto, padahal udah diterangin yang sah itu di kolom nama atau di bagian nomor,” jelas Gugun.

Salah satu saksi, Fajar Haqi pun menyayangkan jumlah surat suara yang masih sangat sedikit. “Menyedihkan, masa FISIP sebagai kampus sosial tapi malah mahasiswanya ngga semangat buat  memilih,” katanya.


Hasil KPR yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 2 yakni Azzy dan Surya dengan perolehan 244 suara, mengungguli kotak kosong nomor 1 dengan 37 suara. Untuk sementara penetapan pasangan calon Presbem FISIP akan dilaksanakan pada Selasa dengan waktu yang belum ditentukan. (MG-ELD)

FISIP Naikan Level UKT Berdasarkan Perkiraan

Audiensi UKT di Pendopo FISIP
sumber: CDR

Purwokerto – Cahunsoed.com, Jum’at (1/4), Level 8 telah ditetapkan di setiap fakultas dan telah dikirimkan ke universitas. FISIP menaikan level 8 dengan nominal naik satu juta. Kenaikan nominal di level tertinggi hanya berdasarkan prediksi. Seperti yang disampaikan Wakil Dekan II FISIP, Muslih Faozanudin dalam audiensi mengenai kenaikan UKT. “Satu juta ini berdasarkan perkiraan kebutuhan mahasiswa 2016,” katanya.

Menurut dekanat, FISIP tidak menaikan UKT karena level 3 sampai 7 nominalnya tetap. “Kami tidak menaikan, hanya menambah level sesuai anjuran dikti,” kata Dekan FISIP Ali Rokhman. Hal inilah yang menyebabkan penambahan level ini juga dinilai tak perlu melibatkan mahasiswa. “Ini kan tidak penghitungan ulang jadi ngga perlu melibatkan mahasiswa,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, banyak mahasiswa yang mengaku kecewa dengan sikap dekanat yang langsung menambahkan nominal di level 8 tanpa pemberitahuan ke mahasiswa. “Kalo BKT tidak dihitung ulang harusnya tidak ada penambahan di level 8,” kata Azzy D’vyastia Kesuma, Mahasiswa HI 2012. 

Pada akhir audiensi, mahasiswa membacakan beberapa tuntutan yang harus disepakati dekanat. Diantaranya, dekanat harus melibatkan mahasiswa dalam menentukan segala macam kebijakan yang menyangkut mahasiswa, dekanat harus transparan, “Dekanat harus memberikan keterbukaan kepada mahasiswa yang ingin mengetahui segala macam hal yang menyangkut hak mahasiswa,” ungkap Amir Achazia, Mahasiswa Sosiologi 2014. (MG-ELD)