Dianggap Komunis, Pemutaran Film di FFP 2016 Dihentikan

Aliansi Pemuda Cinta Pancasila Purbalingga, diwakili Heri W.
menyatakan penolakan atas pemutaran Film Pulau Buru,Tanah Air Beta.
Foto: Candra Darmawan

Purbalingga – Cahunsoed.com, Sabtu (28/5), Pemutaran film di Festival Film Purbalingga 2016 dihentikan karena dianggap membawa pengaruh PKI, pada Jum’at (27/5) siang. Pemutaran dihentikan oleh pihak kepolisian karena desakan ormas yang tidak setuju dengan film berjudul “Pulau Buru Tanah Air Beta” karya Rahung Nasution. Film yang bernuansa sejarah ‘65 ini dianggap membawa paham komunisme ke masyarakat Purbalingga. Salah satu anggota ormas, Heri W. tidak setuju dengan pengangkatan isu komunisme. “Kami tidak setuju dengan film yang mengangkat isu komunis dan mengatakan bahwa komunisme itu benar,” katanya.

Dia juga mengatakan, mendukung para pelajar untuk membuat karya dalam bentuk film, namun tidak perlu mengangkat paham komunisme. “Pelajar boleh saja membuat film mengenai sejarah, tetapi yang sesuai dengan Pancasila dan NKRI” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Program Festival Film Purbalingga, Dimas Jayasrana, memaparkan alasan diputarnya Film Pulau Buru karena ingin mengapresiasi karya sejarah. “Padahal ini bagus, film karya anak lokal tentang sejarah,” katanya.

Direktur Festival Film Purbalingga 2016, Bowo Leksono mengatakan walaupun ada penghentian, namun akan terus berusaha memutar Film Pulau Buru di lain kesempatan. “Karena mengapresiasi sebuah film adalah sebuah kebebasan” ujarnya.

Bowo menambahkan dalam pemutaran film juga dibuka ruang diskusi yang seharusnya digunakan untuk saling bertukar pikiran antara penonton dan pembuat serta pemutar film.

Dua film bernuansa ’65 lainya karya pelajar yang tetap diputar yakni “Kami Hanya Menjalankan Perintah Jendral” karya Ilman Nafa’i dan “Izinkan Aku Menikahinya” karya Raeza Raenaldy Sutrimo.

Tak Hanya Pulau Buru, Film Ilman pun Sempat Dicurigai PKI

Sutradara Film Kami Hanya Menjalani Perintah Jendral,
Ilman Nafa'i (Tengah) dan Izinkan Aku Menikahinya, Raeza
Raenaldy Sutrimo (Kanan),  menjelaskan mengenai film mereka.
Foto: Candra Darmawan

Seperti Film Pulau Buru, film dokumenter berjudul  “Kami Hanya Menjalankan Perintah Jendral” yang disutradarai oleh Ilman Nafa’i pun pernah dicurigai PKI. Alhasil ia pernah didatangi Kodim disekolahnya. “Padahal aku cuma ingin bikin film tentang sejarah, nggak ngerti-ngerti banget soal PKI-PKIan.” jelas Ilman.

Pihak sekolah pun memberikan respon negaif dengan menolak proposal yang diajukan oleh Ilman untuk pembuatan film. “Pihak sekolah menolak proposal saya katanya filmnya ‘sensitif’, jadi saya bergabung bersama CLC,” jelas Ilman.

Direktur Program Festival Film Purbalingga, Dimas Jayasrana, dalam konferensi pers pun berharap jika anak muda yang membuat film berisi kritikan terhadap pemerintah, tidak mendapatkan intimidasi. Alasanya, masyarakat berhak untuk berpendapat termasuk para pemuda melalui filmnya. “Toh kritikan yang diberikan untuk kebaikan bersama,” katanya. (Muhammad Rijal/ Fita Nofiana)

Ed: Triana Widyawati/ Riska Yulyana D