Mahasiswa KKN Literasi Unsoed Pertanyakan Transparansi Dana Rp10 Juta dari Perpusnas

Cahunsoedcom/Kayla Syafira

Purwokerto, cahunsoedcom — Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Literasi 2025 Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menuai kritik dari sejumlah mahasiswa. Mereka menilai dana Rp10 juta yang dijanjikan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tidak sebanding dengan barang yang diterima untuk kebutuhan program kerja.

Kritik dari Koordinator Desa

Koordinator Mahasiswa Desa Glagah, Muhammad Zidan Nariansah, menyebut sejak awal pendistribusian, mahasiswa tidak diberi penjelasan mengenai daftar maupun jumlah barang yang sudah dianggarkan.

“Jadi ini sebenarnya menjadi ironi, karena dari awal saja kita ibaratnya nggak dikasih kejelasan, entah itu file berupa pdf gitu ya, terkait list-list jumlah barang, harga, nominal dan sekian itu, dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM),” ujarnya, Jumat (8/8/2025).

Zidan juga menyatakan kekecewaannya setelah mengetahui isi barang yang diterima. Menurutnya, nilai barang tidak sesuai dengan narasi anggaran sebesar Rp10 juta.

“Ya kalau misalkan kita bicara narasi 10 juta itu, menurut saya nggak cukup. Karena barang-barang yang saya terima ini, menurut saya nominal nilainya itu nggak sampai 10 juta,” ujarnya.

Kritik Koordinator Mahasiswa Kabupaten

Kritik serupa juga datang dari Koordinator Mahasiswa Kabupaten Wonosobo, Moh Rafi Atariq. Ia bersama para koordinator desa mengaku sudah meminta penjelasan terkait transparansi dana kepada LPPM, namun tidak mendapat jawaban.

“Iya benar (sudah menyampaikan aspirasi), tapi memang tidak ada jawaban sampai saat terakhir. Isu ini juga sudah meruap dan memang seharusnya kita sebagai mahasiswa KKN itu berhak mengetahui hal yang dijanjikan itu perginya kemana,” ujarnya, Minggu (17/8/2025).

Jawaban dari Pihak LPPM

Ketua LPPM Unsoed, Elly Tugiyanti, menjelaskan bahwa pengelolaan dana untuk kegiatan KKN sepenuhnya mengikuti mekanisme Perpusnas. Pertanggungjawaban LPPM hanya sebatas mencatat barang yang masuk dan melaporkannya kembali dengan sistem in-out.

“Kami hanya mempertanggungjawabkan bahwa ini (barang KKN), ini kan masuk. Dan kita laporkan ke sana (Perpusnas). Sistemnya bukan sistem kerja sama. Jadi hanya begitu dia datang, kita komunikasikan, langsung dikasihkan (kepada peserta KKN),” ujarnya, Senin (21/7/2025).

Elly juga menambahkan bahwa perlakuan Perpusnas berlaku sama bagi semua universitas yang mengikuti program KKN Literasi.

“Yang terlibat bukan hanya Unsoed. Dan semuanya dapat perlakuan yang sama karena kita di nasional. Dan Unsoed sebagai salah satu,” ujarnya.

Peran Pusbang KKN

Ketua Pusat Pengembangan (Pusbang) KKN, Ridlwan Kamaluddin, menegaskan bahwa dana KKN Literasi sepenuhnya dikelola langsung oleh Perpusnas. Universitas tidak memiliki wewenang dalam penggunaan maupun pembelanjaan anggaran tersebut.

“Saya kira tadinya 10 juta akan diserahkan kepada mahasiswa. Rupanya info berikutnya nggak, jadi 10 juta itu dikelola langsung di Perpusnas dan di sini kita mendapatkan barang, jadi barang kaya gimana itu saya juga tidak tahu dan barang tinggal kita terima,” ujarnya, Jumat (25/7/2025).

Terkait laporan pertanggungjawaban atau LPJ, Ridlwan menekankan bahwa mahasiswa tidak memiliki kewajiban membuat laporan karena seluruh proses sudah menjadi ranah Perpusnas.

“Iya sudah beres, nanti kalo mahasiswa yang ngurusin (LPJ) saya mikirnya akan repot, nanti kurang ini kurang itu, pusing. Tinggal terima saja silahkan karena itu juga ada berita acara serah terima dari mahasiswa ke perpusdes,” ujarnya.

Reporter:  Adni Zahratus Safa, Devi Sulfiana, Divarisma Faricha, Fanesa Dwi, Keysa Jihan, Mahardika Aurora, Nur Zakiyatul, dan Salsabila

Penulis: Khazimatul Karimah

Editor: Anyalla Felisa