International Forest Day: Mencari Keseimbangan dalam Hubungan Manusia dan Hutan

 

Cahunsoedcom/Nurfadila Alya

Hutan adalah sesuatu yang kita butuhkan, tetapi sering kali tidak kita rawat dengan cekatan. Rupa rupanya perhatian manusia lebih tersedot pada politik, ekonomi, dan pembangunan, sementara lingkungan sering tertinggal di belakang. Akhirnya, hubungan manusia dengan hutan sering kali berhenti pada satu hal yakni "hutan menyediakan, manusia mengambil", sementara soal keseimbangan dan keberlanjutan kerap luput dari perhatian.

International Forest Day yang dirayakan setiap tahun perlu dilihat sebagai ruang refleksi. Sebab, kepedulian terhadap hutan masih sering datang dari kelompok tertentu saja, seperti pegiat lingkungan atau pecinta alam, seolah-olah persoalan ini cukup berhenti di sana, padahal hutan menopang kehidupan kita semua. Di Indonesia sendiri, persoalan hutan harus menjadi urusan kita bersama karena dampaknya tidak berhenti di satu pihak saja.

Melihat generasi yang mendominasi Indonesia saat ini, rasanya kita memang hidup di tengah generasi internet yang aktif di berbagai platform media sosial. Akses informasi ada di mana-mana, termasuk isu hutan yang kerap muncul saat kita scroll di TikTok maupun Instagram. Namun, sering kali isu-isu ini hanya angin lalu saja, hingga akhirnya tagar #PrayFor mencuat dan membuat kita menoleh ketika semuanya sudah menjadi bencana. Deforestasi untuk pertambangan, perkebunan, pembangunan, serta aktivitas ilegal yang terus terjadi perlahan melemahkan ekosistem hutan, memicu banjir, longsor, hingga krisis air bersih. Sulit rasanya menyebut ini sebagai takdir, rasanya lebih tepat dilihat sebagai cerminan hubungan kita dengan hutan.

Seringnya pengabaian daya dukung lingkungan dalam ambisi ekonomi hijau membuat pemangku kebijakan luput, hutan yang seharusnya menjadi sistem pendukung kehidupan hanya dianggap setumpuk komoditas yang mengenyangkan perut para elit negara. Narasi hilirisasi santer terdengar dibalik podium internasional, ironisnya, ketika di lapangan, narasi ini bak tiket gratis bagi ekstraksi besar-besaran sumber daya alam. 

Nahas, imbasnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku eksploitasi saja, masyarakat kecil yang hidup berdampingan harus menelan pil pahit. Petani, pemilik kebun kecil, dan mereka yang tidak punya pilihan harus menanggung akibat dari kerusakan yang bukan mereka sebabkan. Inilah fakta yang menunjukkan ketimpangan nyata dalam relasi manusia dan lingkungan. Data menunjukkan pada periode 2024-2025 deforestasi saat ini didominasi oleh konsesi ilegal, membuktikan kerusakan hutan bukan lagi perkara pencuri kayu. Hutan-hutan primer yang menjadi paru-paru dunia dipaksa tunduk pada izin, dikeruk habis-habisan atas nama pembangunan nasional.

Di sisi lain, penebangan hutan memang tidak sepenuhnya bisa dihindari karena berkaitan dengan kebutuhan manusia. Namun, persoalan utamanya adalah laju penebangan yang melampaui kemampuan hutan untuk pulih. Akibatnya, fungsi hutan sebagai penopang kehidupan perlahan terganggu dan membuatnya semakin rentan rusak. 

Karena itu, penebangan tidak bisa hanya berhenti pada pengambilan. Perlu adanya regulasi dan pengawasan yang benar-benar dijalankan, disertai penanaman kembali serta perawatan hutan secara berkelanjutan. Tanpa itu, pemulihan hanya akan menjadi omong kosong.

Banjir bandang dan longsor di Sumatera penghujung tahun lalu adalah cerminan ketamakan. Keuntungan bersifat privat, masuk ke kantong segelintir golongan. Rakyat yang harus membayar kerugiannya dengan nyawa dan harta benda. Menyebutnya dengan sebutan "bencana alam" alih-alih "bencana ekologis" adalah upaya halus untuk mencuci tangan dari kebijakan yang rakus.

Menjaga hutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pegiat lingkungan, tetapi semua pihak. Melalui tindakan sederhana seperti reboisasi, edukasi, dan dukungan terhadap konservasi, kita bisa membangun kembali hubungan yang lebih seimbang dengan alam agar dampaknya tidak kembali kepada kita sebagai malapetaka.

Penulis: Nanda Avrilia Putri 

Editor: Salwa Nurlatifah