Tiga Tahun Pimpin Banyumas, Masyarakat Tidak Puas

Survei ini
dilakukan selama 28 Maret – 3 April 2016 di 27 Kecamatan se-Kabupaten Banyumas,
dengan menggunakan metode penelitian multistage
random sampling, dan sampel 400 responden berusia 31-40 tahun yang berlatar
belakang pendidikan minimal SMA. Penelitian ini memiliki toleransi kesalahan margin of error sebesar 5 persen dengan
tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam Survei
Kepuasan Publik terhadap Kinerja Husein-Budhi tersebut diperoleh hasil, dari
400 responden, sebanyak 52,25 persen menyatakan kurang puas, 43,75 persen
menyatakan cukup puas, 0,75 persen mengaku puas, 1,75 persen menyatakan sangat
tidak puas, 1,25 persen mengatakan tidak tahu, dan hanya 0,25 yang menyatakan
sangat puas.
“Hasil
survei ini dapat dipertanggungjawabkan, kami dari pihak fakultas mengawal survei
ini dari awal sampai akhir, jadi ini bukan survei asalan,” kata Ali Rokhman,
Dekan FISIP Unsoed dalam sambutannya.
Permasalahan
yang paling disorot yakni soal pekerjaan, karena lowongan pekerjaan di daerah
Banyumas dinilai masih sedikit, itu terbukti dari seluruh responden yang ada
sebanyak 47,75 persen menyatakan kurang mudah mendapatkan pekerjaan, dan
sebanyak 23,5 persen responden menyatakan sangat tidak mudah mencari pekerjaan.
Akibatnya
banyak masyarakat Banyumas yang mencari pekerjaan di luar Banyumas. “Ternyata
masih banyak masyarakat Banyumas yang tidak memiliki perkerjaan,” kata Ketua
Tim Survei LKB, Laelatul Nurjanah, dalam pemaparan hasil survei yang dihadiri
berbagai elemen masyarakat di Banyumas, seperti Pemda Banyumas, akademisi,
mahasiswa, dan organisasi massa lainnya.
Menanggapi
hal tersebut, Budhi Setiawan selaku Wakil Bupati berpendapat, sebenarnya sudah
banyak lapangan pekerjaan yang disediakan di dalam Kabupaten Banyumas.
“Sosialisasinya saja barangkali yang masih kurang,” katanya. Lalu mengenai
insfrastruktur seperti jalan yang rusak, Budhi Setiawan berkilah bahwa jalan
yang rusak itu bukanlah kewajiban pemerintahan kabupaten untuk memperbaikinya
melainkan sudah menjadi kewajiban pemerintah tingkat provinsi. “Itu bukan
tanggung jawabnya kali, kan kalo jalan provinsi ya tanggung jawab pemerintah
tingkat provinsi,” katanya dalam Diskusi tersebut.

Pendapat
lain diungkapkan oleh Darmawan Hakim, perwakilan mahasiswa, menurutnya komunikasi
serta sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Banyumas masih kurang
memuaskan, padahal sosialisasi kebijakan menjadi salah satu tugas penting pemerintah
dalam setiap mengambilan kebijakan. “Dari sini kita bisa tahu, sejauh mana
kinerja pemerintah di Banyumas, dan kita sebagai mahasiswa bisa melakukan
penilaian untuk menyikapi permasalahan ini,” kata Ketua Himapol FISIP Unsoed
ini.
(MG-GALANG KRIS NANDA/MG-FADILLAH ELDO)
Ed:
Triana Widyawati, Alexander Agus Santosa
Posting Komentar untuk "Tiga Tahun Pimpin Banyumas, Masyarakat Tidak Puas"