Usaha Kecil dan Menengah ; Pilihan Kemandirian Bagi Banyumas

Oleh : Ade Yulia dan Wiwit Putra

 

Ratusan pegiat UKM meramaikan perekonomian Banyumas. Namun hanya segelintir yang punya kekuatan dan menghasilkan omset menggiurkan. Sisanya jalan di tempat dengan nafas tercekat di kerongkongan, bahkan ada yang menunggu gulung tikar

Siang itu matahari terlihat kaku dengan sesekali sembunyi di balik awan mendung musim penghujan. Kadang tanpa enggan, hujan tanggung pun turun sekedar membasahi jalan-jalan kampung yang tenang. Musim seperti ini memang menjadi pekerjaan tambahan bagi Toyo, salah seorang pekerja pembuat Mie Raket yang jika sudah masak sering disebut mireng, “Mie Goreng,” katanya. Bukan hanya nama-nama instansi yang biasa diakronim, makanan dari aci ini pun ikut-ikutan disingkat.

Usaha pembuatan mireng milik Hj. Kamsiah ini baru berdiri awal September lalu. Laba sebesar 560.000 rupiah per minggu, harus dengan pintar di-manage agar terus berputar dan dikurangi gaji bagi lima orang pekerjanya.

Tak jauh dari usaha mireng di desa Kedung Ringin, Jatilawang ini, berdiri pula usaha pembuatan kerupuk soto milik Tarsudi. Usaha yang telah digeluti selama hampir 30 tahun ini, menghasilkan laba 600.000 rupiah. Bukan laba bersih tentunya, karena dengan laba tersebut ke-delapan pekerjanya harus digaji.

Kuantitas dan Kualitas

Ini hanya sepenggal cerita dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Banyumas, yang masih harus mengatur napas agar bisa bertahan. Masalah demi masalah terus menjangkiti mereka. Berkali-kali membuat tersengal, sesak napas, bahkan gulung tikar. Salah satunya adalah permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Segi kuantitas sendiri terkait dengan jumlah orang yang mau bekerja dan tetap tinggal di daerah. Namun, kenyataan berbicara lain. Sulitnya mencari orang yang mau bekerja di daerah menjadi salah satu kendala utama. Realita kebanyakan  orang lebih suka bekerja di luar daerah, menjadi lazim. Kota besar seperti Jakarta lah tujuannnya. Menganggap kota besar memiliki gudang uang yang siap dibagikan kepada siapa saja yang mau pergi ke sana.

            Kendala inilah yang dialami oleh para pemilik usaha mireng dan kerupuk soto. Di tahun 90-an, mireng dan kerupuk soto masih menjadi pilihan usaha favorit warga desa Kedung Ringin, Jatilawang, Banyumas ini. Seiring berjalannya waktu, warga desa lebih memilih hengkang ke kota besar, dibanding menggeluti usaha di desanya sendiri. Seperti yang diungkap Toyo bahwa dulu mayoritas penduduk desa memiliki usaha kecil seperti mireng dan kerupuk soto. Ia pun mengakui, dirinya dulu juga mempunyai usaha yang sama, tapi akhirnya harus gulung tikar dan bekerja pada orang lain, memproduksi mireng milik Kamsiah. Bapak ini juga menambahkan bahwa di daerahnya tidak banyak usaha mireng yang bisa bertahan.  Hanya tersisa sekitar sepuluh usaha kecil seperti itu sekarang.

            Kesulitan untuk mendapatkan warga desa yang mau bekerja inilah yang dirasakan Kamsiah dan Tarsudi. Padahal Kamsiah, pemilik usaha mireng mengaku, bahwa usahanya hanya sekedar menciptakan lahan pekerjaan bagi warga desa, tapi toh hanya sedikit yang mau ikut bekerja.

            Tak jauh berbeda, usaha kerupuk soto pun sepi peminat. Banyaknya warga yang enggan menekuni usaha di desanya sendiri, membuat Tarsudi, sang pemilik lebih memilih untuk merangkul sanak keluarganya. Entah kenapa, usaha di desa tampak seperti pilihan terakhir warga desa. Sayang, jika kondisi ini terus berlanjut. Desa sebagai sentra usaha bisa jadi hanya tinggal angan-angan.

            Tak hanya soal jumlah tenaga kerja, dari segi kualitas SDM yang ada pun sangat minim. Seperti yang dialami oleh Umar, pemilik usaha tongkol dan bandeng presto Desa Adisara, Jatilawang.  Selama 18 tahun usahanya  berdiri tidak pernah mendapat pelatihan, baik dari pihak swasta maupun pemerintah.

            “Dulu sempat ada pelatihan, malah ada mahasiswanya juga. Tapi yang dilatih cuma bos-bos bandengnya tok,” sesal perempuan yang biasanya dipanggil Bu Umar. Keterampilan Bu Umar soal pengolahan ikan memang cukup mumpuni. Namun kurang dalam hal pengelolaan dan pemasaran produk. Padahal dalam usaha, kemampuan yang dibutuhkan bukan hanya soal produksi. Manajemen dan pemasaran produk menjadi wajib untuk dikuasainya.

            Inilah yang seringkali membuat usaha Bu Umar kalah dengan para bos. Si bos yang telah mendapat pelatihan, lebih cakap dalam me-manage usahanya. Maka tak heran, akhirnya Bu Umar mencoba bertahan dengan mencuri ilmu dari tetangganya mulai dari manajemen pengelolaan hingga pemasarannya. Ya, mencuri ilmu tak jadi soal. Apa boleh buat, pelatihan memang tak kunjung tiba.

Perhatian dari pemerintah daerah memang masih sangat minim. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kab. Banyumas yang berwenang dalam pengembangan UKM, juga belum terdengar gaungnya. Salah satu staf Kasi Pengembangan UKM yang enggan disebutkan namanya, menerangkan bahwa pelatihan sudah seringkali dilakukan. “Tapi bukan untuk pelaku usaha, tapi masyarakat luas agar mau mendirikan usaha,” jelasnya.

Apa yang dilakukan oleh Disperindagkop, justru terdengar aneh. Pelatihan ditujukan kepada masyarakat agar mau mendirikan usaha, namun setelah usaha itu berdiri, malah dicuekin. Tak ada kontinuitas, praktek pun mandek. Bahayanya ketika rintisan usaha baru jadi mentah dan usaha yang sudah berdiri hanya jalan di tempat.

Tampak dari usaha Bu Umar, walaupun sudah bertahan hingga 18 tahun, hanya menghasilkan laba kotor 2.250.000 rupiah per bulan. “Yang penting selama ini bisa buat menyekolahkan anak,” ujar perempuan berambut ikal ini. Sayang bukan, jika usaha yang digeluti belasan tahun hanya menjadi sandaran hidup dan tidak punya prospek ke depan?

Pegiat UKM lain bernama Eni Andayani mencoba menanggapi persoalan yang banyak dialami oleh UKM. “Harusnya kita (UKM) dikasih pelatihan bagaimana menjalankan usaha bisnis yang inovatif,” papar pemilik usaha mendoan dan tempe kripik Sawangan No. 1. Manajemen dan inovasi bisnis pun menjadi barang langka. Para pegiat UKM terpaksa harus mencari sendiri. Karena jika hanya menunggu pemerintah, entah sampai kapan usaha itu akan tetap jalan di tempat.

Modal, Dimana Engkau Berada?

            Tidak hanya soal SDM yang jadi kendala, permasalahan modal pun sering membuat UKM ngos-ngosan. Modal yang tidak besar, membuat untung pun tidak besar.  Inilah yang dialami oleh Kamsiah, Tarsudi, dan Umar. Mereka harus berhutang untuk menambal biaya produksi. Bisa pinjam sana-sini, mulai dari tetangga kaya sampai pinjam pada saudara.

            Lihat saja Tarsudi si pemilik usaha kerupuk soto. “Saya ya, modalnya pinjem,” cerita lelaki bertubuh kekar ini. Modal yang dimiliki Tarsudi memang kurang memadai. Ini berakibat pada keuntungan yang nanti diperoleh. Apalagi produksinya pun membutuhkan waktu yang lumayan lama.

            Satu kali produksi hingga proses pemasaran, kerupuk soto membutuhkan waktu seminggu. Untuk satu kali produksi, menghasilkan laba sebesar 150.000 rupiah. Berarti dalam sebulan, ada 600.000 rupiah, yang akan digunakan untuk kembali membeli bahan baku dan membayar pekerja.

            Padahal usaha ini sudah berjalan selama kurang lebih 30 tahun, namun omset yang dihasilkan masih saja pas-pasan. “Sing (yang-red) penting telaten lah,” katanya dengan logat Banyumas yang kental. Ketelatenan inilah yang membuat Tarsudi bertahan. Padahal keuntungan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Oleh karenanya, Tarsudi harus bekerja sekaligus sebagai petani. Karena bekal ketelatenan saja tidaklah cukup. Lagi-lagi, selain terbentur masalah SDM, UKM harus terbentur masalah modal yang membuat prospek usahanya menjadi tak jelas.

Disisi lain, pemerintah telah menyediakan modal lewat Disperindagkop. Bahkan awalnya modal dipinjamkan tanpa bunga. Namun kini muncul bunga sebesar 0,5 %. Dari keterangan Bagian Pengembangan UKM Disperindagkop, modal tanpa bunga malah membuat peminjam malas untuk melunasi. Bunga pun dimunculkan untuk merangsang peminjam agar mau membayar tepat waktu.

Sayang, minimnya jumlah modal yang disediakan dan prosesnya yang cukup rumit membuat beberapa pemilik UKM enggan mengakses dana tersebut. “Kalau saya mending pinjam ke bank, nggak repot!” celetuk Daryanti, pemilik usaha Jenang Jaket Mersi. Tidak terkecuali Eni Andayani, Kamsiah, Tarsudi, dan Umar pun enggan dan berpandangan hampir serupa.

Permodalan dan pelatihan SDM, diakui oleh staf Pengembangan UKM Disperindagkop, sebagai tugas pokok mereka. Sialnya, tugas pokok yang mereka emban malah serba minim.

Bahkan bagi Eni Andayani, pemilik usaha Sawangan No. 1, Disperindagkop menganakemaskan beberapa UKM saja. “Yang diperhatikan yang bisa melobi saja. Dinas industri ngapain aja sih? Yang diperhatikan cuma orang-orang itu saja,” protes perempuan yang mengenakan jilbab ini, dengan nada kecewa. “Kalau pemerintah tidak peduli, usaha-usaha mikro bisa gulung tikar,” kritik Ibu tujuh anak ini.

Adu Saing

Imbas modal yang tidak memadai, tidak berhenti di situ saja. Seperti yang dialami Bu Umar, dengan keterbatasan modal, akhirnya ia memilih untuk berhutang kepada tengkulak atau yang biasa dipanggil ‘bos’. “Nanti kalau udah untung, baru bayar utang ke bos,” ujarnya.

            Dengan keterbatasan modal ini, akhirnya mengarah pada sebuah persaingan. Baik persaingan dengan sesama pelaku usaha, tengkulak, maupun dengan pelaku usaha lain yang bermodal lebih besar. Persaingan yang cukup menghimpit dialami oleh pemilik usaha tongkol dan bandeng dengan para tengkulak di Desa Adisara, Jatilawang.

Sistem usaha tongkol dan bandeng di Desa Adisara dapat menjadi contoh persaingan tidak sehat dengan para tengkulak. Di desa tersebut, ada si bos sebagai agen-agen yang menyetok ikan kepada warga yang memproduksinya. Stok ikan yang diberikan, boleh dibayar belakangan. Tercatat ada empat agen penyetok ikan di desa ini. Si bos pun menjatah, minimal 10kg ikan yang dibagi ke pengecer.

            Kecuali bandeng, yang memproduksi ikan ini sampai pada pemasaran adalah para pengecer. Para bos sepertinya malas untuk mempresto bandeng, karena mempresto membutuhkan waktu yang lumayan lama. Tidak ada permasalahan memang, malah pengecer merasa lebih untung dengan memproduksi bandeng presto karena para bos tidak memproduksi dan menjualnya juga. Justru persaingan ada pada produksi tongkol. Selain menyetok ikan tongkol, si bos juga ikut memproduksinya sampai pada pemasaran.

            Persaingan terjadi di pasar ketika harga jual ditawarkan secara berbeda. Harga agen lebih murah dari pengecer di pasar. Jelas menurut teori ekonomi, harga lebih murah karena biaya produksinya sedikit. Para pengecer seperti Bu Umar mendapatkan biaya produksi tambahan ketika membeli ikan dari agen yang harganya sudah diambil untung oleh si bos. Kasus-kasus seperti inilah yang harusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

            Tidak hanya persaingan dengan tengkulak, persaingan dengan pelaku usaha lain yang bermodal besar, perlu mendapat perlindungan dari pemerintah. Padahal pada pengertian UKM dalam Keputusan Presiden RI No.99 tahun 1998, jelas disebutkan, UKM yaitu “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan ladang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.” Namun pertanyaannya kini adalah, sudahkah UKM terlindungi?

Potensi Besar

Daryanti, Eni Andayani, Kamsiah, Tarsudi, dan Umar hanyalah sebagian kecil dari pegiat UKM di Banyumas. Banyumas ternyata memiliki 578.564 unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jumlahnya begitu banyak dan beragam sektornya. Ini jelas menjadi potensi yang seharusnya bisa dimaksimalkan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Bayangkan saja, jika satu unit usaha bisa memperkerjakan minimal 20 orang, maka akan menyerap sebanyak 11.571.280 orang tenaga kerja. Itu saja jika usahanya masih bertaraf kecil dengan jumlah tenaga kerja antara 5 – 20 orang. Padahal penduduk Banyumas saja hanya kurang lebih 1 juta. Dengan kebutuhan tenaga kerja yang besar, bisa dipastikan penduduk Banyumas tak perlu merantau ke kota besar ataupun negeri orang. Bahkan para pencari kerja dari luarlah yang berduyun-duyun mendatangi Banyumas. Fantastis bukan?

Apalagi jika omset yang dihasilkan bisa mencapai puluhan atau ratusan juta, seperti yang dihasilkan oleh Sawangan No.1 dan Jenang Jaket Mersi. Sawangan No.1, setiap bulannya memproduksi sekitar 30.000 lembar kripik tempe, dengan harga 1000 rupiah per lembar. Jika dikalikan, akan menghasilkan omset sebanyak 30 juta rupiah. Ini hanya omset penjualan kripik tempe, padahal usaha ini juga memproduksi berbagai macam makanan.

Lain lagi dengan Jenang Jaket Mersi. “Omset kotornya bisa mencapai 100 juta per bulan,” ungkap Daryanti, yang memiliki 35 orang pekerja. Sebenarnya tidak hanya dua usaha di atas yang bisa menghasilkan omset besar. UKM lain pun bisa asalkan pengelolaan dan manajemennya dilaksanakan secara maksimal, serta mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Bahkan dengan pengembangan UKM yang serius, bisa menjadi solusi masalah pengangguran dan kemiskinan di Banyumas.

Selain memberikan permodalan dan pelatihan, pemerintah juga seharusnya gencar melancarkan promosi produk-produk yang dihasilkan oleh UKM. Karena selama ini, produk tersebut masih berkutat di pasar lokal. Seperti mireng, kerupuk soto, tongkol, dan bandeng presto hanya di pasarkan ke pasar tradisional dan daerah-daerah eks-karesidenan Banyumas.

“Untuk jenang jaket, sempat di pasarkan ke luar kota, tapi sekarang sudah berhenti,” papar Daryanti, Ibu lima anak ini. Padahal jenang jaket, mendoan, dan tempe kripik adalah makanan khas Banyumas. Jika promosi dan pemasaran digencarkan, bukan tak mungkin akan menembus pasar nasional maupun internasional.

Seperti yang diceritakan oleh pemilik Sawangan No. 1, “Makanan Indonesia sebenarnya bisa go international. Saya sedang mencoba agar produk saya menembus pasar internasional, lewat sahabat saya di Malaysia,” tutur perempuan alumnus Manajemen UNSOED ini dengan penuh semangat. Baginya menunggu gerakan pemerintah akan terlalu lama, sehingga dengan mandiri, Eni Andayani mencoba merintis itu semua. Soal kualitas produk, jelas bisa bersaing. Pasalnya Jenang Jaket Mersi dan Sawangan No.1 terus mengutamakan mutu dengan tidak memakai bahan pengawet dan selalu berinovasi terhadap produk-produknya.

Hati pemerintah mungkin belum tergugah dengan begitu besarnya potensi UKM. Namun belum terlambat untuk terbangun dari tidur panjang. Karena bukan tak mungkin, UKM bisa menyerap pengangguran yang merajalela dan menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat. Bahkan jika dikelola secara maksimal, Banyumas dapat dikenal sebagai sentra produk UKM tertentu. Dan bukan sesuatu yang mustahil pula, jika akhirnya produk UKM Banyumas sebagai ciri khas yang mampu menembus pasar nasional maupun internasional. (Ade, Anis, Chang, Wiwit)