Menggugat Sejarah BEM Unsoed : Lembaga Mahasiswa Simsalabim Abrakadabra

Oleh: Yahya Zakaria

“..Eh, denger-denger mau ada BEM universitas ya?..”, pertanyaan ini menjadi populer dan kerap terlontar di awal tahun 2006.  Memang, isu berhembus cukup kencang, bahwa sebuah kelompok mahasiswa sedang mengusahakan pendirian lembaga pemerintahan mahasiswa tingkat universitas, yang kini dikenal luas sebagai BEM U. Entah ada angin apa, BEM U yang sejak dulu tidak ada, akan dibentuk pada tahun tersebut. Padahal, BEM Fakultas sudah terbiasa melakukan aliansi BEM se-Unsoed untuk menyikapi berbagai permasalahan tingkat universitas.

Akhirnya, berbekal rasa penasaran, saya berinisiatif untuk mencari informasi mengenai BEM U. Sedikit demi sedikit, dibantu insting bergosip, saya menemukan beberapa alasan pendirian BEM U, alasan pertama, yang agak normatif, BEM U dibentuk untuk semakin mengintensifkan gerakan mahasiswa dalam menyikapi permasalahan di tingkat universitas, alasan kedua, juga masih sedikit normatif, sebagai wadah formal mahasiswa jika akan berhadapan dengan birokrasi di universitas, sebab, birokrasi kerap tidak mengakui lembaga-lembaga semacam aliansi atau perkumpulan, apalagi ormas mahasiwa. Alasan ketiga, agak politis, BEM U dibentuk sebagai persiapan Unsoed menuju Badan Hukum Pendidikan (BHP) kala itu, karena sebelum BHP digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), setiap universitas didorong untuk membentuk BEM U, sebagai lembaga formal perwakilan mahasiswa tingkat universitas, dimana BEM U akan menjadi salah satu delegasi untuk mengisi majelis wali amanah, sebagaimana tertulis dalam UU BHP. Entah kebetulan atau tidak, saat BEM U akan dibentuk, isu hangat lain yang sedang mencuat adalah mengenai UU BHP.

Terlepas dari apapun motif atau alasan pendirian BEM U, dalam kenyataannya terdapat banyak kejanggalan dalam proses pendirian BEM U di awal tahun 2006. Kejanggalan yang paling terlihat adalah saat diselenggarakan musyawarah mahasiswa Unsoed, banyak elemen mahasiswa yang tidak diundang secara formal, bahkan undangan secara informal pun, tidak ada. UKM di tingkat fakultas, HMJ, komunitas, ormas mahasiswa, hanya menjadi penonton, tanpa pelibatan. Tak hanya itu, musyawarah mahasiswa Unsoed kala itu juga terkesan sangat tertutup, apalagi untuk mereka yang memiliki opini kontra terhadap pendirian BEM U. Dengan kondisi ini, banyak UKM fakultas, HMJ, komunitas dan ormas mahasiswa menolak proses pendirian BEM U karena melewati musyawarah mahasiswa yang sangat tertutup dan tidak demokratis.

UKM Universitas juga memiliki sikap yang sama, mereka menolak untuk dikoordinasikan dibawah BEM U, sehingga UKM di tingkat universitas tidak berada di bawah koordinasi BEM U, UKM Universitas merupakan lembaga tersendiri di luar BEM U. Integrasi antara UKM, baik di tingkat fakultas maupun universitas, dengan BEM U tidak terjadi, masing-masing lembaga cenderung mempertahankan sistem lembaga yang lama, sebelum berdirinya BEM U. Pada titik ini, BEM U terlihat tidak mendapatkan dukungan secara formal dari lembaga mahasiswa lainnya, yang sudah berdiri jauh lebih lama, bahkan tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa BEM U tidak memiliki basis legitimasi untuk “mewakili” mahasiswa Unsoed.

Di tengah penolakan dan kekaburan basis legitimasi, proses musyawarah mahasiswa untuk mendirikan BEM U tetap dilanjutkan, dan tentunya, tanpa melibatkan elemen mahasiswa lainnya. Musyawarah yang aneh. Sepertinya, musyawarah tersebut merupakan musyawarah untuk kalangan terbatas yang memiliki sikap serta pemikiran yang seragam. Sejujurnya, proses tersebut sangat tidak layak disebut sebagai musyawarah, apalagi dilabeli mahasiswa Unsoed, jelas tidak layak. Namun, nasi telah menjadi bubur, apa daya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan presidium akhirnya terlahir dari proses tersebut. Mau tidak mau, pendirian BEM U telah bergerak menuju fase selanjutnya, yakni fase sosialisasi dan pemilihan presiden.

Kurang lebih dua bulan setelah musyawarah mahasiswa selesai, beberapa mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya sebagai presidium, melakukan sosialisasi ke fakultas-fakultas. Tak pelak, berbagai UKM fakultas, komunitas, hingga ormas mahasiswa mempertanyakan proses awal pembentukan, serta banyak juga yang mempertanyakan mengapa banyak elemen mahasiswa tidak diundang dalam proses musyawarah mahasiswa. Sayangnya, pihak presidium tidak mampu secara jelas menjawab, akhirnya gelombang penolakan menguat. Pihak-pihak yang terlanjur “sakit hati” semakin lantang untuk menolak.

            Pendirian BEM U menjadi sumber konflik, parahnya lagi, konflik tersebut tidak kunjung diselesaikan, malah cenderung tidak ada itikad baik dari pihak presidium untuk menyelesaikan konflik, hal ini terbukti dari tidak diselenggarakannya forum-forum terbuka dan demokratis untuk melakukan evaluasi ataupun sekedar sharing, semua celah tertutup. Di satu sisi, sekelompok mahasiswa tetap bersikeras untuk melanggengkan otoritas BEM U, di sisi yang lain, sekelompok mahasiswa terus bergerilya melakukan penggembosan dan penolakan terhadap otoritas BEM U. Perlu juga diketahui, pihak yang menolak BEM U, kerap menawarkan adanya forum-forum terbuka untuk mempertemukan dua kepentingan tersebut, namun tidak juga mendapat tanggapan yang positif, sehingga tidak ada titik temu, terus berseteru.

           

            Setelah sosialisasi berlangsung, lahirlah komisi pemilihan raya (KPR) untuk memilih calon presiden dan wakil presiden BEM U. Beberapa kandidat sudah bersiap-siap untuk berpesta dalam naungan demokrasi prosedural (baca: voting). KPR mulai sibuk melakukan kerja-kerjanya, sementara di pihak lain, sekelompok mahasiswa yang tetap menolak pendirian BEM U cenderung tidak mau tahu dengan segala aktivitas tersebut. Ibarat minyak dan air, keduanya sulit menyatu.

            Tak berselang lama, seorang presiden dan wakil presiden terlahir. Bilik-bilik suara mengantarkan kelahiran seorang pemimpin bagi mahasiswa Unsoed. Kini, seorang presiden memiliki klaim sebagai perwakilan “suara mahasiswa unsoed”, karena telah menang dalam pemira, berdasarkan banyaknya suara. Di titik inilah permasalahannya, mungkinkah seorang presiden yang dilahirkan dari rahim yang cacat, mampu menjadi seseorang yang kuat? Atau mungkinkah mekanisme yang tidak demokratis mampu melahirkan pemimpin yang demokratis?. Saya rasa, kita semua punya jawaban yang sama.

             BEM U memang layak dicurigai, selain proses kelahiran yang tidak demokratis, juga kita patut mempertanyakan, ada kepentingan apa didalamnya?. Kenapa BEM U harus terlahir saat UU BHP bergulir?. Oke, mungkin dengan mudah kita akan menjawab, bahwa itu suatu kebetulan, namun mengapa BEM U yang sudah jelas ditolak, bahkan oleh UKM sendiri, masih saja ngotot untuk berdiri?. Jika dianalogikan, BEM U layaknya angkutan kota atau bis yang kejar setoran, main seruduk sana-sini asal jadi, melaju dengan kecepatan tinggi, asal setoran tinggi. Nah, mungkinkah BEM U kejar “setoran”? Mengejar sebuah target yang telah “dipesan”?.

            Analogi lainnya, BEM U itu layaknya sulap atau kantong ajaib doraemon. Simsalabim abrakadabra!, tanpa banyak kerja, usaha, lahirlah lembaga. Memang sudah seharusnya, lembaga yang menaungi puluhan ribu mahasiswa di Unsoed, tidak bisa dilahirkan secara instan, apalagi tanpa pelibatan. Terlalu banyak ruang-ruang aspirasi mahasiswa, layaknya UKM, HMJ, komunitas, ormas, hingga paguyuban kedaerahan yang seharusnya secara aktif dilibatkan. Melelahkan? Ya, memang. Namun, sebuah lembaga yang kuat akan lahir dari banyak pengorbanan.

            Pada titik ini, sejarah menunjukan bahwa tidak ada lagi alasan untuk mengakui dan menerima keberadaan BEM U, karena BEM U terlahir dengan alasan dan motif yang tidak jelas, rancu, bahkan cenderung seperti “pesanan”, selain itu, kelahiran BEM U juga tidak melibatkan banyak elemen mahasiswa di Unsoed. Jadi, masihkan kita akan percaya dan mendukung keberadaan BEM U, setelah sejarah memberikan jawabannya?

Kalau masih ragu, ucapkan mantra; simsalabim abrakadbra! Dan kita akan menemukan jawabannya..