OPINI: Mayday

Oleh : Hermaski Indriharto*

Source: jgmotor.co.id

Peringatan hari buruh atau mayday berawal dari demonstrasi yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1886. Buruh menuntut 8 jam/hari kerja yang sebelumnya adalah 12-16 jam/hari. Demonstrasi yang dilakukan jutaan buruh di Amerika serikat memancing para pemilik perusahaan geram dan melakukan tindakan represif dengan mengerahakan polisi dan juga mengeluarkan dana $2000 untuk membeli senapan dalam mengahadapi demonstran. Pada saat itu terjadilah peristiwa berdarah yang mengakibatkan puluhan orang meninggal. Polisi pun memberikan larangan pada setiap buruh yang berdemo. Namun itu tidak membuat gentar para buruh dan buruh melakukan aksi kembali.

Buruh dengan kekonsistenannya memnuntut yakni 8 jam/hari ahirnya menuai solidaritas dari beberapa belahan dunia yang merasakan nasib yang sama. Pada tahun 1889 diselenggarakan Kongres Buruh Internasional yang dihadiri oleh beberapa delegasi berbagai negeri. Kongres tersebut menyatukan buruh dan menghasilkan bahwa delapan jam kerja menjadi tuntutan utama dan juga pemogokan pada 1 Mei 1890 agar menuntut pengurangan jam kerja serta menetapkan tanggal 1 Mei menjadi Hari Buruh Sedunia.

Sementara perjuangan di Indonesia pada masa kolonialisme pun terlihat. Kolonialisme yang memberlakukan agrarische weet melahirkan buruh sebagai akibat dari permpasan tanah secara besar-besaran untuk industri perkebunan. Selain itu juga Kerajaan Belanda membuat industri-industri besar untuk merauk keuntungan dari kekayaan alam dan manusia di Nusantara.  Hal tersebut memicu terjadi pemberontakan sejak tahun 1830 yakni perlawanan terhadap tanam paksa dan perlawana terhadap perkebunan dan industri.

Peringatan May Day di Indonesia pasca proklamasi sudah dilaksanakan sejak tahun 1951 tentang berlakunya UU Kerja Tahun 1948, yang didalam pasal 15 ayat 2 menyebutkan bahwa “Pada tanggal 1 Mei, Buruh di bebaskan dari kewajiban kerja”. Namun pada masa Orde Baru terdapt peralangan peringatan Hari Buruh Internasional. Pemerintah pada saat itu 1 Mei tidak pernah di akui. Barulah pasca runtuntuhnya rezim ordebaru dan memasuki masa reformasi kembali ada pengakuan terkait satu mei. May Day kembali marak di Indonesia.

Penerapan tanggal 1 Mei menjadi hari libur nasional merupakan kemengangan kecil bagi buruh di Indoensia. Kemenangan ini merupakan perjuangan terhadap kaum buruh terhadap rezim. Kemenagan ini bukanlah kemenangan yang sesungguhnya bagi buruh di Indonesia. Karena penindasan begitu hebat dialami oleh buruh oelh rezim hari ini. Rezim SBY-Budiono  mendorong nasib rakyatnya pada jurang kesengsaraan.

Melalui perjanjian, kerjasama dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Hal ini membuktikan bahwa rezim SBY-Budiono membuktikan kapasistasnya sebagai penghamba dari Imprealis dengan menumbalkan rakyatnya. Forum-forum internasional, regional maupun bilateral yang melahirkan kerjasama Komperhensif US-Indo pada ahir 2010 lalu.

Program-program tersebut diantaranya adalah upaya penghapusan baiaya bea ekspor-impor untuk menjamin terbukanya pasar bebas, kerjasama untuk fleksibilitas pasar tenaga kerja (Labour Market Flexibility untuk mendapatkan tenaga kerja murah, dan dilapangan kebudayaan tetap melakukan efisiensi dan relevansi pendidikan yang diorientasikan untuk tenaga kerja murah untuk melayani kepentingan Imprealisme di Indonesia.

Jika dilihat hal ini disebabkan karena watak dari perkembangan Imprealisme sebagai puncak kapitalisme yang  mengeropos dan menuju jurang kehancurannya. Imprealisme yang memiliki watak rakusnya mengalami terjadinya over produksi . Hal ini menyebabkan krisis di dalam tubuh impralisme sendiri yang kian mendalam.

Pada 2008 over produksi atas barang elektronik, properti dan senjata memebuat depresi ekonomi yang berat.

Krisis ini memberikan impact bagi borjuis besar dunia yang akan mengalami kebangkrutan. Kondisi ini membuat pemerintah AS memberikan pertolongan berupa kucuran dana dalam upaya menyelamatkan para borjuis besar. Penyelamatan dari Pemerintah AS yang ahirnya memangkas dana publik dalam jumlah besar dan ahirnya menyengsarakan rakyat.

Krisis pun merembet terjadi di Uni Eropa; Yunani, Portugal, Spanyol, Italia, Irlandia dan Hongaria. Krisis utang ini meliputi masalah pembengkakan utang publik yang melebihi PDB suatu negara dan masalah ancaman gagal bayar. Tamparan besar bagi imperialis berupa rangkaian krisis ini juga membuktikan bahwa skema dana talangan dan subsidi yang dinilai akan membantu keluar dari krisis justeru semakin memperdalam tingkat kronisnya. Krisis ini yang kemudian berdampak hebat bagi rakyat di AS dan Uni Eropa. Karena krisis ini menimbulkan dampak serius terhadap meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan.

Sementara itu Asia juga tidak lepas dari pembagian beban krisis yang dialami oleh imperialisme. Melalui ASEAN yang menghimpun negara-negara kaya akan sumberdaya alam, tentunya menjadi jaminan atas terpenuhinya bahan mentah. Kemudian, populasi yang besar sebagai jaminan tersedianya tenaga kerja murah sekaligus pangsa pasar yang potensial. Hal ini yang menyebabkan konsolidasi ASEAN terus dijaga dan dikembangkan. Untuk wilayah Asia Timur, dibentuklah skema pertemuan KTT ASEAN+Asia Timur yang diselenggarakan pada November 2011 di Bali.

Konsolidasi ini menjadi penting karena memiliki nilai strategis dalam geografis, sehingga akan memudahkan kerjasama ekonomi. Situasi ini membuat AS dan negeri imperialis lainnya memaksakan skema liberalisasi perdagangan melalui WTO maupun perjanjian perdagangan bebas lainnya. baik bilateral maupun regional. Kesemua skema ini ditujukan untuk menyegarkan kembali kerjasama ekonomi dan bisnis besar yang dilakukan oleh imperialis, yang secara besar-besaran melakukan ekspor barang komoditas dan ekspor kapital agar terhindar dari kiamat over kapital.

Selain dengan skema ekonomi politiknya yang menujukan kepanikan dalam diri imperialisme, mereka juga terus melakukan promosi dan membangun kerjasama militer dan pertahanan dengan menggunakan isu terorisme. Dalam hal ini, selain kepentingan untuk perdagangan senjata, kerjasama militer ini adalah skema untuk menekan gerakan rakyat anti imperialisme yang terus meluas. Bahkan Imperialisme AS sendiri telah menjalankan program Counter Insurgency-nya (COIN) dan telah menerbitkan buku panduan (Guide Book) untuk menjalankan COIN tersebut diberbagai Negeri. Artinya bahwa, segala upaya akan dilakukan oleh Imperialisme dalam melakukan penghisapan dan upaya penyelamatan dirinya atas krisis yang tengah diderita, baik dengan penghisapan melalui jalan damai (Perjanjian kerjasama) maupun jalan kekerasan bahkan agresi militer.

*****

Rezim boneka SBY-Budiono sebagai alat dari Impralisme menggencarkan program “Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)” yang akan semakin mensyaratkan terjadinya perampasan tanah rakyat dalam skala besar dan penggusuran terhadap rakyat miskin diperkotaan dengan dalih untuk pembangunan dan kepentingan umum. Esensi program tersebut sesungguhnya akan semakin intensifnya penghisapan Imperialisme atas seluruh sumberdaya alam Indonesia dan sebagai upaya untuk mempermudah (Efisiensi) produktifitas Industri Imperialis yang bercokol didalam negeri.

Lewat kolaborsi tiga poros utama (Borjuasi besar komperador, Tuan Tanah dan kapitalis birokrat) di bawah kepemimpinan SBY-Budiono inilah Imperialisme dengan leluasa menggerakkan roda penindasannya terhadap rakyat di Indonesia. Buruh dihargai dengan upah yang sangat rendah dengan sistem kerja yang fleksibel dengan kondisi kerja yang sangat buruk. Kaum tani di singkirkan dari tanah–tanahnya, sehingga mengakibatkan jutaan petani hidup dalam kemiskinan.

Padahal Indonesia selama ini dikatakan sebagai Negara agraris, tetapi dalam kenyataannya tanah di Indonesia sama sekali tidak mampu menghidupi rakyatnya sendiri. Rakyat miskin perkotaan yang terus di gusur tempat tinggalnya dengan alasan pembangunan, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan rakyat lainnya yang hampir tidak pernah berhenti.

SBY–Budiono lebih memilih memperluas tanah untuk perkebunan dan pembangunan industri dari pada harus memberikan tanah untuk kaum tani yang pada hakekatnya untuk kesejahteraan dan pembangunan industri nasional. Disisi lain industri di Indonesia dengan karakternya yang masih sangat terbelakang (Manufaktur) tidak mampu memberikan nilai apapun untuk kesejahteraan rakyat. Untuk memenuhi kepentingan perusahaan-perusahaan besar Imperialis, Buruh Indonesia selain dihadapkan dengan skema politik upah murah yang dijalankan dan terus dipertahankan oleh rezim, Buruh juga mengahadapi berbagai macam bentuk perampasan Upah yang semakin  besar dan intensif, baik dengan secara terang terangan maupun terselubung.

Selain dihadapkan dengan upah murah dan pemotongan upah dengan berbagai cara, Buruh Indonesia juga masih dihadapkan dengan ancaman  PHK yang bisa datang setiap saat. PHK massal dan tanpa ada kompensasi, penggunaan sistem kerja kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu) dan outsourching yang sangat menindas buruh, pemberangusan serikat (Union Busting) yang semakin nyata dan meluas. Penghapusan berbagai macam tunjangan adalah salah satu bentuk nyata dari perampasan upah, sedangkan untuk mempertahankan hidupnya buruh Indonesia dipaksa harus bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang,  kondisi kerja yang sangat buruk tanpa ada perlindungan keselamatan kerja yang memadai dan masih banyak persoalan-persoalan lainnya.

Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten yang terdiri dari 33 kecamatan yang sebagian besar pendudukanya adalah petani. Darmakradenan kecamaran Ajibarang merupakan wilayah yang luas. Namun, tanah yang luas itu tidak dimiliki oleh petani. Sehingga di banyumas momentum 1 Mei menjadi ajang petani di banyumas untuk mengkampanyekan permasalahan perampasan tanah yang terjadi di Darmakradenan, Ajibarang. Petani bersama gerakan lainnya yang tergabung dalam FPR (Front Perjuangan Rakyat) menggelar aksi di depan gedung Sri Panji.

Petani turun ke jalan guna menuntut perhatian dari pemerintah terhadap nasib mereka yakni permasalahan tanah.  Tanah yang sejatinya adalah milik rakyat tersebut dikusai oleh pihak swasta oleh RSA (Rumpun Sari Antan) melalui HGU. HGU ini sudah berjalan sejak tahun 1972 sampai dengan 2018. Perjanjian HGU ini dilakukan sepihak tanpa melibatkan rakyat Darmakredenan. Perjanjian itu berisi tentang penanaman kakao dan karet pada lahan 226,7 ribu Ha.

Peringatan hari buruh di banyumas merupakan bentuk dukungan dari petani untuk para buruh di dunia, sebab hingga hai ini pekerja atau buruh masi berupah rendah dan belum mendapat perlakuan yang adil dari pemerintah. Sedangkan petani memiliki kepentingan mendukung gerakan buruh karena hampir semua anak petani menjadi buruh di perkotaan lantaran lahan petani di pedesaan semakin sempit . Petani dan pekerja harus mendukung karena memiliki keterkaitan erat satu dengan yang lain.

Dalam semangat MayDay tahun ini harus menjadikan pemahaman bersama, bahwa begitu banyak persoalan rakyat Indonesia. Tidak hanya bagi buruh, melainkan seluruh rakyat Indonesia harus memahami situasi yang demikian agar terbangun dan tertanam perspektif akan pentingnya kerja pembanguanan, perluasan, dan persatuan. Sehingga hal ini dapat menyatukan seluruh gerakan rakyat, dengan menjangkau seluruh sektor yang ada. Persatuan dari sektor-sektor perjuangan rakyat inilah yang sejatinya memiliki kedudukan dan peranan penting dalam perjuangan, dan akan segera memberikan kemenangan setahap demi setahap bagi rakyat Indonesia.

Adapun tuntutan FMN dalam Momentum May day 1 Mei 2014 mendatang sebagai berikut;

1. Hapuskan Politik Upah Murah
2. Hentikan pemberangusan berserikat serta Berikan kebebasan berorganisasi dan berserikat bagi klas buruh.
3. Hapuskan Kepmenakertrans Nomor 231 Tahun 2003 tentang tata cara penanguhan Upah minimum sebagai bentuk perampasan Upah buruh
4. Hapuskan BPJS dan Berikan Jaminan social bagi seluruh rakyat Indonesia yang sepenuhnya ditanggung Negara
5. Berikan Pendidikan dan lapangan kerja bagi pemuda dan seluruh rakyat Indonesia
6. Hapuskan HGU Darmakradenan, Ajibarang

*) Mahasiswa Sosiologi 2008, Staf Departemen Organisasi FMN Cabang Purwokerto.