Memasuki Empat Tahun Masa Vakum, Wacana Pembentukan BEM FISIP Kembali Mencuat

Ilustrasi penggambaran vakumnya BEM FISIP (Cahunsoedcom / Mg-Muhammad Zein)

Vakumnya Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP membuat fungsi advokasi dan pola kaderisasi tidak berjalan maksimal. Lalu, apakah kehadiran BEM FISIP kembali dapat menjadi solusi yang tepat?

Terhitung sejak tahun 2017 hingga sekarang, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP) Unsoed telah vakum. Runtuhnya BEM dimulai pada saat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BEM Periode 2017. Ada sebagian perwakilan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang tidak hadir sehingga tak memenuhi persyaratan untuk berjalannya forum. Dalam upaya untuk menghidupkan kembali BEM FISIP, pada 2018 dibentuk Komisi Pemilihan Raya (KPR) akan tetapi tidak berjalan. Alih-alih mendapatkan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM yang baru, KPR pada akhirnya dibubarkan dan Pemira pun dibatalkan karena tak kunjung ada calon yang mendaftar.

Selain melalui Pemira, upaya untuk menghidupkan kembali BEM pernah dilakukan melalui forum rapat bersama ketua UKM dan HMJ tetapi tetap tidak mendapatkan hasil. Tidak hanya itu, forum musyawarah Pengenalan Keakraban Kampus (PKK) FISIP pun sempat mengangkat kembali isu BEM akan tetapi belum mendapatkan keputusan bersama.

Berbagai faktor menjadi penyebab tidak adanya lembaga eksekutif di FISIP. Olan Sidauruk sebagai Presidium 3 Keluarga Besar Mahasiswa FISIP (KBMF) membeberkan beberapa alasan. “Adanya pandangan BEM tidak diperlukan, kurangnya kedekatan antar elemen di FISIP, controlling dari Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) yang kurang dan hilangnya kepercayaan pada BEM,” ujar Olan.

Ketiadaan BEM ini menimbulkan berbagai permasalahan di kalangan mahasiswa. Kendala terbesar yakni mengenai fungsi advokasi yang tidak berjalan maksimal antara mahasiswa dengan pemangku kebijakan. Salah satunya dirasakan oleh Galih Satria mahasiswa Ilmu Politik 2018. “Fungsi advokasi yang diberikan oleh HMJ tidak cukup, terkadang ada beberapa permasalahan yang belum terakomodir. Oleh karena itu, kehadiran BEM bisa menjadi salah satu solusi,” ujarnya.

Pihak HMJ pun mengakui kendala yang muncul akibat tidak adanya BEM. Stefanus Andrianto selaku Ketua KBMS Periode 2020 mengutarakan keresahannya. “Dengan tidak adanya BEM menjadikan alur advokasi yang kami jalankan mengalami kendala, karena tidak mengetahui sejauh mana kita bisa mendampingi mahasiswa jika ada masalah."

Tidak hanya persoalan advokasi tetapi berdampak pula pada pola kaderisasi di FISIP. Labeling pada mahasiswa FISIP yang kritis dan aktif pun dipertanyakan. Hal ini diamini oleh Olan Sidauruk. “Hilangnya kultur kritis terhadap isu dan sulitnya berkoordinasi antar UKM dan HMJ terkait isu strategis.”

Untuk mengetahui respon mahasiswa FISIP, kami mengadakan survei dari 7 Februari-14 Februari 2021. Total sebanyak 68 responden yang kami dapatkan dan hasilnya 97% responden menyatakan sepakat pembentukan kembali BEM FISIP. Selain itu, 64% responden mengakui bahwa pihak yang paling bertanggungjawab dalam pembentukan BEM FISIP adalah KBMF.

Sikap para Ketua HMJ terkait pembentukan kembali BEM FISIP (Cahunsoedcom / Mg-Rexy Bryan Fernanda)

Tidak hanya hasil survei, lima ketua HMJ sepakat pembentukan kembali BEM bisa menjadi salah satu solusi dari berbagai permasalahan yang ada. Akan tetapi, memerlukan komitmen dan langkah konkret untuk mewujudkannya.

Dilihat dari kompleksitas permasalahan, Ketua KPR Unsoed 2018, Ghiyas Desmana memberikan saran. “Harus ada pembahasan kembali di tingkat KBMF untuk menyepakati prosedur atau sistem yang akan dijalankan, mengacu pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KBMF. Namun, apabila dalam keadaan darurat dan belum diatur bisa menggunakan sistem Musyawarah Luar Biasa (Muslub).”

Reporter : Rexy Bryan Fernanda, Annisa PMC, Muhammad Zein

Penulis: Arfah Maulidiyah

Editor: Adhytia Mahendra