Demi Menjaga Akreditasi, Mahasiswa S-1 Sosiologi Fisip Unsoed Didesak untuk Cepat Lulus

 

Cahunsoedcom/Anggraini Desinta

 

Purwokerto, Cahunsoedcom - Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Pasal 17 menjelaskan bahwa masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan yaitu paling lama 7 tahun akademik. Masa studi tersebut berlaku bagi program sarjana dan program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 SKS. 

Bertentangan dengan peraturan tersebut, Jurusan Sosiologi mendorong mahasiswanya untuk lulus dalam waktu kurang dari 5 tahun. Mahasiswa semester 6 diwajibkan untuk mulai mengajukan ide dan judul skripsi serta berkonsultasi dengan dosen pembimbing atau penguji. Kebijakan ini hanya berlaku di Program Studi (Prodi) S-1 Sosiologi, sementara di program studi lain tidak ada kebijakan tersebut. “Dari Prodi Sosiologi dan dosen itu mendorong kami untuk lulus tepat waktu. Jadi, di awal semester 6 mahasiswa dikumpulkan dalam satu forum untuk menentukan judul penelitian dan lain-lain,” ujar Assa Nadia, mahasiswa Sosiologi angkatan 2019.

Dikabarkan bahwa Jurusan Sosiologi memberikan surat peringatan kepada mahasiswa yang telah melewati masa studi lebih dari 5 tahun, seperti yang diungkapkan oleh Kelvin Ramadhan, mahasiswa Sosiologi angkatan 2018. “Hal itu (percepatan masa studi) diperkuat dengan tindakan dari pihak jurusan yang membuat surat terhadap mahasiswa yang mungkin sudah melewati masa studinya yaitu lebih dari 5 tahun,” ujarnya.

Berdasarkan reportase kepada Ketua Jurusan Sosiologi, Tyas Retno Wulan, peraturan mengenai masa studi di jurusan, fakultas, dan universitas masih berpegang pada Permendikbud No. 3 SNPT. “Dalam menjalankan kebijakan terkait masa studi jurusan, pihak universitas masih mengacu pada Peraturan Kemendikbud No. 3 SNPT yang mengatur masa studi S-1 batas maksimalnya yaitu 7 tahun,” ujar Tyas Retno Wulan.

Namun, Jurusan Sosiologi menargetkan 30 persen mahasiswa S-1 untuk lulus tepat waktu. “Walaupun batas akhir masa studi 7 tahun, tetapi kita menargetkan minimal 30 persen mahasiswa harus lulus tepat waktu, yaitu 4 tahun karena itu menjadi standar penilaian akreditasi jurusan,” ujar Nanang Martono selaku Koordinator Program Studi (Koprodi) S-1 Sosiologi. 

Kebijakan ini bukan merupakan peraturan yang sah, tetapi merupakan strategi Jurusan Sosiologi untuk menjaga akreditasinya. “Isu ini bukan sebuah peraturan yang disahkan tetapi pihak jurusan memang harus memberikan ancaman kepada mahasiswa yang bermasalah (tidak selesai skripsinya atau yang lulusnya lama)," ujar Nanang.

Pemberian ancaman ataupun peringatan bagi mahasiswa yang telat lulus berupa evaluasi di tahun kelima perkuliahan. “KTA (Komisi Tugas Akhir) bersama Koprodi akan memanggil mahasiswa dan melakukan evaluasi dengan cara menanyakan keseriusan mahasiswa dalam melaksanakan skripsi,” papar Nanang.

Jika evaluasi yang dilakukan tidak berhasil dan tenggat masa studi sudah hampir 7 tahun, maka keputusan akhir yang diambil yaitu mahasiswa tersebut harus mengundurkan diri. “Kalau memang sudah tidak bisa diselamatkan maka opsi terakhir adalah menyarankan mahasiswa tersebut untuk mengundurkan diri dari jurusan Sosiologi FISIP,” ujar Tyas.

Kebijakan Jurusan Sosiologi yang mendesak mahasiswa untuk cepat lulus demi akreditasi menimbulkan beragam reaksi di antara mahasiswa. “Tujuannya bagus, yaitu untuk membuat mahasiswa lulus tepat waktu. Selain itu, jika dilakukan pemotongan tersebut maka mahasiswa akan dipermudah karena di semester 6 mereka sudah harus menentukan arah metodologi penelitian, sehingga mereka tidak akan bingung lagi saat semester 8,” ujar Assa. 

Sementara itu, Akmal Zuhdan, mahasiswa Sosiologi angkatan 2020 mengungkapkan pendapat berbeda. “Iya jadi terpacu karena mau tidak mau harus lulus, tetapi bahaya juga buat orientasi mahasiswa, jadi orientasinya yang penting lulus,” ungkapnya.

Sependapat dengan Akmal, mahasiswa Jurusan Sosiologi yaitu Irfan Setiyabudi berpandangan bahwa kebijakan tersebut memengaruhi kebebasan mahasiswa dalam kegiatan nonakademik. "Pastinya sangat mempengaruhi dan otomatis polanya akan berbeda, misalnya kegiatan utama mereka kuliah dengan waktu yang lebih sedikit. Kalau beban SKS masih sama, maka mereka lebih mengejar kuliahnya dibanding kegiatan nonakademik," ujar Irfan Setiyabudi, mahasiswa Sosiologi angkatan 2018.

Pengaruh kebijakan jurusan terhadap kegiatan nonakademik menjadi momok yang menakutkan bagi mahasiswa yang aktif dalam organisasi. “Akhirnya mahasiswa yang punya pilihan di organisasi cenderung lebih takut. Dengan adanya isu percepatan ini juga menyebabkan kerugian bagi organisasi karena perspektif seseorang dalam organisasi akan cenderung buyar," ungkap Dzaki, mahasiswa Sosiologi angkatan 2018.

Selain itu, kebijakan jurusan juga membuat pengerjaan skripsi ataupun output studi menjadi kurang maksimal. “Tentu saat kita dibuat buru-buru hal ini menyebabkan output yang dihasilkan tidak akan maksimal,” ujar Dzaki.

Reporter: Agustinus Adi Haryono, Hanna Christi, Khansa Khairunnisa, Naila Luthfia, Nuni Kurnianingsih, Sri Handayani
Penulis: Nuni Kurnianingsih
Editor: Insi Faiqoh Setyaningrum