Mahasiswa Unsoed Desak Transparansi Jalur Mandiri, Kampus Bersiap Tentukan Sikap

 

Cahunsoedcom/Hasna Aurum

Purwokerto, Cahunsoedcom - Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menuntut transparansi dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri pada Senin (24/8/2026) di Gedung Rektorat. Mereka juga mendesak kejelasan mekanisme penerimaan mahasiswa baru di periode berikutnya.

Presiden BEM Unsoed, Azza Febra Pramudika menyampaikan mahasiswa perlu mengetahui secara jelas arah dan mekanisme penerimaan mahasiswa jalur mandiri.

“Persoalan korupsi kemarin, hari ini memang bisa kita lihat secara jelas. Kita minta transparansi pada saat penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa harus tahu road map-nya seperti apa dalam menerima mahasiswa mandiri nanti,” ujarnya,  Senin (24/8/2026).

Selain menuntut transparansi, mahasiswa juga menyoroti dampak kasus tersebut terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK). Azza menyebut pihaknya telah berkomunikasi dengan mahasiswa FK dan mendorong adanya konsolidasi.

“Kami tidak menghendaki ketika terjadi kembali, mereka digeneralisasi bahwa mereka adalah orang-orang yang masuk jalur nyogok. Kami juga merencanakan konsolidasi akbar, lalu kita amati persoalannya sejauh mana, pertumbuhannya seperti apa, baru nanti akan diadakan konsolidasi lintas fakultas,” katanya Senin (24/8/2026).

Azza juga turut mengkritik adanya upaya penyediaan tim hukum untuk menghadapi proses hukum yang berkaitan dengan rektor. 

“Ketika sudah dibuktikan rektor kita bersalah, maka sebetulnya tidak ada alasan juga untuk membela mereka, siapapun itu,” tegasnya Senin (24/8/2026).

Sementara itu, Juru Bicara Unsoed, Edi Santoso menyampaikan pihak kampus masih mengkaji hasil tuntutan mahasiswa dan akan menentukan sikap terhadap hasil kajian mahasiswa pada Kamis (27/8/2026). 

Mengenai nasib mahasiswa yang diduga melakukan suap pada periode 2025-2026, pihak Unsoed belum dapat memberikan kesimpulan lantaran roses penyidikan terhadap perkara tersebut belum berjalan. 

“Kalau kita belum bisa masuk ke situ karena belum ada penyidikan ke arah sana, jadi sulit berandai-andai. Kalau seandainya diinvestigasi, ya kita akan kembali ke peraturan. Tentu ada sanksi, tapi kita belum tahu persis karena itu belum pernah terjadi,” jelasnya Senin (24/8/2026).

Edi juga menegaskan bahwa kasus yang saat ini menjadi perhatian berkaitan dengan peristiwa tahun 2018. 

“Mungkin data itu bisa disampaikan ke penyidik karena saya tidak begitu paham kasus semacam itu, kalau ditemukan fakta hukum baru sanksi akademiknya akan seperti apa,” ujarnya Senin (24/8/2026).

Mengenai wisuda periode September, ia memastikan tetap berjalan dan sistem kuota tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kapasitas wisuda mahasiswa. 

“Periode September akan tetap berjalan dengan bantuan Pelaksana Tugas (Plt) rektor., sistem kuota itu sudah menjadi penimbang kapasitas, jadi mungkin tidak akan berubah,” ucapnya Senin (24/8/2026).

Agenda Rapat Pimpinan (Rapim) yang semula telah dijadwalkan pada hari ini pukul 09.00 WIB membahas sejumlah agenda kampus, termasuk wisuda, disebut batal setelah adanya kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga sore hari, menurut keterangan Juru Bicara Unsoed, Plt. rektor masih bersama KPK untuk menandatangani 60 barang bukti.

Reporter: Safira, Salvia, Lechya, Ayu, Kheisya, Salwa

Penulis: Frenita Lian 

Editor: Salwa Nurlatifah