Ramainya Cafe di Tengah Rendahnya UMK, Siapa yang Sebenarnya Menikmati?

Cahunsoedcom/Kayla Syafira

Di Purwokerto, cafe kini hadir hampir di setiap sudut kota. Cukup berjalan beberapa meter, kita akan menemukan satu di antaranya. Grand Opening cafe tidak pernah absen setiap harinya. Jenisnya begitu beragam, ada yang baru dibuka, ada yang sudah lama bertahan, dan ada pula yang mendadak ramai setelah viral di media sosial. Kursi-kursinya diisi pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat umum. Bagi mereka, secangkir kopi, camilan, dan obrolan santai menjadi cara melepas penat setelah seharian beraktivitas. 

Namun, keramaian ini memunculkan pertanyaan. Harga segelas kopi di cafe tentu tidak sama dengan kopi di warung biasa, sementara UMK Banyumas pada 2026 hanya Rp2.474.598,99 per bulan. Angka ini memang tidak mewakili seluruh pendapatan masyarakat, tetapi setidaknya menunjukkan batas minimum upah yang diterima pekerja. Lalu, bagaimana cafe bisa tumbuh subur di daerah dengan standar upah serendah ini? 

Cafe kini tak lagi sekadar tempat minum kopi, tetapi nyaris menjadi ruang untuk bertemu, mengerjakan tugas, hingga sekadar mencari tempat yang nyaman. Ruang publik gratis yang layak masih terbatas, sehingga cafe menjadi pilihan yang paling mudah. Ditambah unggahan media sosial yang membuat nongkrong tampak seperti gaya hidup yang wajib, hingga orang yang berpenghasilan terbatas takut dicap ketinggalan, sungkan menolak ajakan teman, atau merasa tidak punya alternatif lain meskipun uang bulanan bisa saja jebol. 

Lalu, mengapa cafe di Purwokerto terus bermunculan dan tetap ramai? Sebab, kalau memang pasarnya tidak ada, untuk apa pengusaha terus membuka cafe? Kenyataannya, cafe baru tetap muncul dan pengunjung tetap datang. Artinya, ada konsumen yang membuat bisnis tersebut melihat Purwokerto sebagai tempat yang menjanjikan dalam membuka usaha cafe.

Di sinilah kita perlu berhenti sejenak untuk melihat UMK sebagai satu-satunya ukuran kemampuan ekonomi masyarakat. Tidak semua orang datang ke cafe itu menerima gaji atau upah minimum. Misalnya mahasiswa, mereka bisa saja menggunakan uang dari orang tua. Lalu, ada juga pekerja yang memiliki pendapatan di atas UMK, pelaku usaha dengan penghasilan sendiri, atau bahkan ada juga masyarakat yang memang memiliki sumber pendapatan lain.

Dengan kata lain, kecilnya UMK tidak otomatis berarti bahwa masyarakat Purwokerto memiliki daya beli yang sama-sama kecil, karena masih ada kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi yang berbeda dan kemampuan konsumsi yang berbeda pula. Kelompok-kelompok inilah yang mungkin menjadi bagian dari pasar cafe yang terus tumbuh.

Namun, tetap saja ada sesuatu yang menarik dari fenomena ini. Di satu sisi, angka UMK menunjukkan batas upah minimum yang relatif rendah. Sedangkan, di sisi lain, cafe dengan harga konsumsi yang tidak selalu murah justru mudah ditemukan. Bahkan, cafe baru dapat muncul dengan konsep yang berbeda-beda dan tetap mendapatkan pengunjung.

Maka, persoalannya bukan apakah masyarakat boleh atau tidak boleh pergi ke cafe. Bukan juga soal menyalahkan orang yang memilih menghabiskan uangnya untuk secangkir kopi butterscotch dan seporsi mix platter. Titik menariknya adalah kita bisa melihat fenomena tersebut sebagai gambaran bahwa pola konsumsi masyarakat jauh lebih beragam daripada sekadar angka UMK.

Cafe yang terus bermunculan menunjukkan bahwa ada pasar yang mampu menopangnya. Tetapi, pada saat yang sama, UMK Banyumas mengingatkan bahwa tidak semua orang berada pada kondisi ekonomi yang sama. Dua kenyataan tersebut pun hidup berdampingan di kota satria ini.

Barangkali, pertanyaan yang lebih tepat bukan lagi, “Kenapa orang dengan UMK kecil masih bisa ke cafe?” melainkan, “Siapa saja yang sebenarnya mengisi kursi-kursi itu?” Sebab, di antara mereka yang berkecukupan, bisa jadi ada pula yang berpenghasilan pas-pasan, tak pernah absen datang. Di titik inilah persoalannya bergeser dari sekadar daya beli menjadi soal tekanan. 

Mirisnya, cafe yang menjamur memang memberi pilihan, tetapi bagi sebagian orang, pilihan itu berubah menjadi kebiasaan yang seolah wajib dilakukan sementara upah stagnan. Nyatanya kota yang ramai belum tentu kota yang sejahtera.

Penulis: Fira Safitri

Editor: Salwa Nurlatifah