Audiensi Kembali di Gelar, Mahasiswa Unsoed Kawal Janji Reformasi Birokrasi

Cahunsoedcom/Khansa Ainiya

Purwokerto, Cahunsoedcom - Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) kembali menggelar audiensi terbuka bertajuk “Unsoed Problematik: Menagih Janji, Evaluasi, dan Reformasi Total” di depan Gedung Rektorat pada Jumat, 11 September 2026. Audiensi tersebut dihadiri oleh Plt. Rektor Unsoed, Prof. Dr. Ali Rokhman, M.Si., Wakil Rektor I, Prof. Dr. Ir. Noor Farid, M.Si., Wakil Rektor IV, Prof. Dr. Waluyo Handoko, M.Si., serta jajaran pimpinan fakultas. 

Audiensi ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menindaklanjuti sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan kejelasan dari tuntutan yang telah disampaikan pada 27 Agustus lalu. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa kembali merefleksikan transparansi UKT dan penerimaan mahasiswa baru serta menanyakan progres yang telah dilakukan. 

“Kita sudah punya rancangan tentang itu dan sudah memilih timnya, harapannya mahasiswa juga terlibat. Yang saya lakukan sekarang lebih banyak pada urusan administratif supaya roda administrasi berjalan. Contohnya kemunduran wisuda kemarin,” katanya pada Jumat (11/9/2026). 

Ali menyampaikan bahwa kaitannya dengan transparansi UKT tersebut, saat ini ia telah merancang pembentukan tim khusus yang meliputi beberapa aspek. 

“Kaitannya dengan keterbukaan UKT dan sebagainya, dari kami sudah memiliki rancangan. Saya selaku Plt. akan dibantu oleh tim khusus bagian komunikasi untuk menata kembali unsur itu dalam beberapa aspek yang meliputi komunikasi publik, legal, dan tata kelola secara keseluruhan,” katanya pada Jumat (11/9/2026). 

Ia menjawab keresahan mahasiswa mengenai mekanisme akses terhadap rancangan tersebut yang belum ada kepastian. 

“Ada beberapa informasi rancangan yang masih berupa draft dan harus disampaikan di ruang tertutup bukan audiensi. Terus terang informasi yang disampaikan secara terbuka dan diliput di media sosial saya kira kalo saya sampaikan akan menimbulkan kontradiktif yang sifatnya masih draft jika disampaikan di ruang terbuka maka kurang efektif,” tuturnya pada Jumat (11/9/2026). 

Lebih lanjut, mahasiswa kembali mempertanyakan mengenai timeline dan siapa saja pihak yang akan bertanggung jawab dalam sistem ini. Plt telah menargetkan proses penerimaan mahasiswa baru sudah harus dirancang sebelum bulan Mei mendatang. 

“Secara timeline, untuk proses penerimaan mahasiswa baru pengumumannya mulai Mei. Berarti sebelum Mei sudah harus maraton membuat sistem, bagaimana pendaftarannya sekarang, apa saja yang harus di transparansi, dan termasuk kenapa mahasiswa tidak diterima. Harapannya, sistem tersebut bisa akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya pada Jumat (11/9/2026). 

Dalam sesi tanya jawab, salah satu mahasiswa menanyakan skema reformasi birokrasi dan tata kelola kampus termasuk penyewaan ruangan di tingkat fakultas yang menimbulkan keresahan mahasiswa. 

“Saya kan pemimpin baru yang dipilih oleh kementrian. Saya harus dibantu oleh 12 Fakultas dan lembaga. Saya sudah mulai keliling. Pertama ke Fikes dalam rangka mensinergikan semuanya. Saya akan keliling fakultas lain, nanti kalo ada sesuatu yang simpang siur nanti akan ketemu saat roadshow itu nanti masalah bisa disampaikan,” ucapnya pada Jumat (11/9/2026). 

Ia kembali menegaskan permasalahan level universitas ini sudah dibahas di rapat pimpinan yang diadakan setiap hari Senin. 

“Ini sudah disepakati di rapat pimpinan setiap Senin sampai siang. Dekan ada 12, lembaga ada 2. Itu akan dibagi 3 segmen rapat. Mudah-mudahan masalah yang level universitas itu clear semua dalam setiap minggu, kalau ada masalah muncul pasti akan ada progres nya. Itu pola komunikasi yang harus kita bangun,” pungkasnya pada Jumat (11/9/2026). 

Lebih dari itu, Plt mengaku akan bekerjasama dengan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pembentukan sistem pembaharuan ini supaya tidak terjadi lagi kasus serupa. 

Reporter: Elzha, Corrin, Tata, Salwa

Penulis: Corrina Anindya

Editor: Salwa Nurlatifah