Kesunyian Etika di Lidah Sang Penguasa

Cahunsoedcom/Kayla Syafira

Manusia menganggap mikrofon hanyalah alat pengeras suara, tapi ketika alat itu digunakan oleh seorang pemimpin negara, bisa menjadi cermin suatu negara. Pidato seorang pemimpin negara semestinya menjadi tempat di mana harapan dipulangkan kepada rakyat, bukan ruang untuk mempertontonkan emosi. Dari podium kenegaraan, setiap kata seharusnya lahir dengan pertimbangan, sebab yang berbicara bukan lagi seorang individu, melainkan wajah sebuah republik.

Namun, dalam beberapa kesempatan, publik justru disuguhi diksi yang terasa lebih dekat dengan sorak-sorai arena daripada kebijaksanaan seorang negarawan. Ungkapan “ndasmu”, “hey antek-antek asing!”, atau cibiran lain yang mengundang tepuk tangan sesaat, namun meninggalkan pertanyaan panjang tentang kemana etika komunikasi seorang kepala negara sedang diarahkan. Barangkali yang paling menyedihkan bukanlah kerasnya suara, melainkan lunturnya makna di balik kata. Ketika kritik dibalas dengan kelakar, “yang merasa Indonesia suram, silahkan kalau mau cari negara lain,” yang terasa bukan sekadar penolakan terhadap kritik, melainkan seolah-olah tanah air hanya pantas dihuni oleh mereka yang sepakat. Padahal republik ini lahir dari keberanian orang-orang yang menganggap keadaan sedang tidak baik-baik saja. Cinta kepada negara tidak selalu berwujud tepuk tangan, kadang ia hadir sebagaimana kegelisahan yang memilih tetap tinggal dan memperbaiki.

Bahasa adalah bayangan dari watak kekuasaan. Ketika seorang presiden berkata, “orang desa enggak pakai dolar,” atau meneriakkan “hidup Jokowi!” dalam forum kenegaraan, publik tidak hanya mendengar isi pidato, tetapi juga membaca arah simbol yang sedang dibangun. Kata-kata memang bisa menjadi alat untuk penggerak massa, tetapi seorang kepala negara dituntut lebih dari sekadar menjadi orator yang pandai membakar semangat. Ia dituntut menjadi penjaga marwah bahasa, sebab dari lisannyalah rakyat belajar bagaimana kekuasaan seharusnya berbicara. 

Ironinya, semakin tinggi sebuah jabatan, justru semakin rendah standar bahasa yang kadang dipertontonkan. Mikrofon negara seharusnya memantulkan keteduhan, sesekali berubah menjadi pengeras bagi sindiran dan pelabelan. Demokrasi tidak pernah takut pada kritik, tetapi demokrasi perlahan kehilangan martabat ketika pemimpinnya lebih gemar mematahkan kritik daripada memahaminya. Sebab pemimpin yang besar tidak diukur dari seberapa keras ia mampu menjawab lawan, melainkan dari seberapa lapang ia memberi ruang bagi perbedaan.

Pada akhirnya, sejarah tidak hanya menghitung jalan yang dibangun, bendungan yang diresmikan, atau angka pertumbuhan ekonomi yang dipamerkan. Sejarah juga menyimpan gema setiap kata yang pernah diucapkan dari atas podium kekuasaan. Sebab bangunan dapat retak dan kekuasaan dapat berganti, tetapi bahasa akan tinggal paling lama di dalam benak rakyat. Sebuah bangsa tidak menjadi miskin karena kekurangan pemimpin yang pandai berbicara, melainkan karena terlalu sedikit pemimpin yang memahami bahwa setiap kata adalah cermin kehormatan negaranya.

Penulis meyakini setiap keputusan yang diambil seseorang selalu berjalan beriringan dengan konsekuensinya, entah datang sebagai pujian yang menenangkan atau caci yang menggetarkan. Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi seorang pemimpin, sesungguhnya ia juga sedang memilih untuk berdiri di tengah hujan kritik, sebab kekuasaan tidak pernah diwarisi bersama kekebalan terhadap penilaian publik. Pemimpin bukanlah pohon yang tumbuh di dalam rumah kaca, melainkan pohon tua yang akarnya harus tetap mencengkram tanah meski rantingnya berkali-kali diterpa angin. Sebab yang membuat seorang pemimpin dikenang bukan karena ia berhasil membungkam badai, melainkan karena ia tetap mampu menjaga arah ketika badai datang.

Penulis: M. Rafly Husna

Editor: Salwa Nurlatifah